TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta tidak cuci tangan karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang mengalami defisit anggaran. Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa seharusnya presiden memberikan solusi, bukan menyatakan seharusnya masalah Defisit BPJS kesehatan bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS. Hal ini karena BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada di bawah koordinasi Presiden langsung.
Baca: Jokowi Ingatkan Agar Masalah Defisit BPJS Kesehatan Tak Terulang
"Sehingga kami memandang keluhan Presiden kenapa dirinya harus turun tangan sendiri untuk mengurusi defisit anggaran BPJS, sembari menyalahkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan merupakan respon yang misleading sekaligus menunjukkan jika Presiden tidak menguasai rantai tanggung jawab sistem jaminan kesehatan nasional," katanya, Jumat, 19 Oktober 2018.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mempertanyakan kesanggupan Jokowi untuk membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selama ini. Untuk masalah di BPJS Kesehatan saja Jokowi harus menyalahkan menterinya. "Bagaimana bisa masalah sistem jaminan sosial kita benahi jika Presiden sendiri tidak memahami undang-undang dan tata kelembagaan SJSN," ujarnya.
Menurut Sumarjati, implikasi masalah ini sangat serius karena Jokowi tidak mengakui kesalahannya. Mestinya Presiden Jokowi memanggil Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS kesehatan agar berkoordinasi untuk bersama-sama melihat permasalahan dengan jernih dan mencari solusi yang terbaik untuk menjamin kesehatan rakyat.
"Bagaimanapun pelayanan kesehatan adalah tugas Kementerian kesehatan, jadi dalam pelaksanaan tugas, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan," urainya.
BISNIS
