Selasa, 13 November 2018

BPJS Watch Ingatkan Jokowi Soal Iuran yang Tak Dinaikkan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Watch Timboel Siregar mengatakan Presiden Joko Widodo harus menjelaskan ke publik kenapa Pemerintah tidak menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada 2018 sesuai perintah Perpres 111/2013.

    Baca: Jokowi Ingatkan Agar Masalah Defisit BPJS Kesehatan Tak Terulang

    “Penerimaan utama JKN ini kan adalah iuran. Jadi kalau iuran tidak naik maka cash flow BPJS [Kesehatan] akan terkendala,” kata dia, seperti dilansir Bisnis, Jumat 19 Oktober 2018.

    Timboel menilai memang Pemerintah telah memberikan dana talangan sebesar Rp4,99 triliun untuk BPJS Kesehatan. Akan tetapi, hal itu dilakukan setelah terjadi defisit. Menurutnya, bila saja defisit diantisipasi dengan kenaikan iuran maka tidak ada teriakan dari RS [rumah sakit] yang sampai ke Presiden.

    “Nah karena terkendala maka RS juga kena imbasnya yaitu tidak dibayarnya klaim oleh BPJS ke RS. Berhubung belum dibayar maka RS teriak, dan teriakan itu didengar presiden sehingga menkes dan direksi [BPJS Kesehatan] ditegur,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto mengemukakan industri rumah sakit memiliki persoalan besar yang harus segera diselesaikan yakni piutang kepada BPJS Kesehatan.

    "Rumah sakit tidak boleh sakit seperti industri penerbangan. Di samping pilotnya harus kompeten dan profesional, avturnya tidak boleh macet. Masalah JKN [Jaminan Kesehatan Nasional ]. Mohon Bapak Presiden ini ada potensi piutang sampai akhir nanti," jelasnya.

    Baca: Fahri Hamzah: Jokowi Harus Tangani Defisit BPJS Kesehatan

    Mengenai defisit dan proses pembayaran klaim ke RS, Timboel mengusulkan agar BPJS bisa menggunakan skema supply chain finance (SCF) ke perbankan dengan merevisi Pasal 27, PP No. 87/2013 sehingga BPJS bisa minjam ke bank.

    Dengan skema itu, menurutnya pembayaran klaim bisa lancar ke rumah sakit dan biaya denda 1% akan bisa diturunkan karena biaya bunga ke bank sekitar 0,75%.

    Sementara itu, skema SCF selama ini, BPJS Kesehatan hanya menghubungkan rumah sakit dengan perbankan untuk mendapatkan akses pinjaman. “Bila saja SCF bisa digunakan oleh BPJS maka pembayaran klaim bisa lancar dan RS tidak teriak-teriak lagi ke Presiden,” ujarnya.

    BISNIS.COM

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?