Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi riil bahwa masyarakat rentan secara ekonomi. Ia menilai jumlah orang yang masuk kategori miskin sebesar 25 juta orang adalah ukuran yang sangat mendasar.

Baca: Sudirman Said: Jokowi Ganti Bos Pertamina Seperti Copot Ketua RT

"Penghasilan Rp 13 ribu per hari hari per orang dianggap ada stratanya hampir miskin, rentan miskin, dan lainnya," kata Sudirman Said, di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018. 

Hitungan pendapatan per kapita sebesar Rp 13 ribuan per bulan itu didasari pada hasil survei BPS per Maret 2018. BPS mencatat pendapatan per kapita atau garis kemiskinan negara, naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Namun, kata Sudirman Said, jika angka pendapatan itu dinaikkan setengah kali lipat, jumlah penduduk miskin bisa melonjak hingga menjadi 97 juta orang. "Belum sampai standar World Bank, jumlah yang miskin itu sebetulnya mencapai 97 juta," ucapnya. "Sesuatu yang sangat rentan, jika terjadi hantaman krisis itu betul-betul membuat sebagian besar masyarakat kita mengalami kesulitan."

Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga mengkritik data BPS yang menyebutkan jumlah pengangguran terbuka hanya sekitar 5 juta orang. Sebab dari perhitungannya, lebih dari 40 juta orang masuk dalam kategori setengah menganggur, 3/4 menganggur, bahkan 4/5 menganggur.

Hal itu, kata Sudirman, berpatokan pada asumsi BPS bahwa siapapun yang bekerja lebih dari 2 jam per minggu dan mendapatkan upah, maka dia masuk dalam kelompok punya pekerjaan. "Padahal kalau dibayangkan orang bekerja 2 jam per seminggu itu dapat apa?" ucapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan angka BPS mengatakan 58 persen pekerja itu masuk pekerja informal, pengemudi ojek, warung kecil dan lainnya. "Dari situ dikaitkan dengan kemiskinan, sebetulnya kita punya basis yang rentan dan kembali itu tugas kita bersama," katanya.

Soal angka kemiskinan versi BPS ini sebelumnya juga dikritik oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk.

Sementara BPS mencatat angka kemiskinan turun dalam lima tahun terakhir. Pada 2 Januari 2018 lalu, BPS merilis data kemiskinan penduduk Indonesia per September 2017. Dari data itu, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 tercatat mencapai 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen dari 268 juta lebih penduduk.

Jika ditarik hingga 5 tahun ke belakang, jumlah ini menurut data yang dikoleksi BPS, sudah mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada September 2012 tercatat mencapai 28,71 juta atau sekitar 11,66 persen. Artinya, penduduk miskin berkurang hingga 2,13 juta atau sekitar 7,4 persen.

Baca: Sudirman Said: Baru 4 Tahun, Jokowi Sudah Ganti 27 Menteri

Sebelumnya Sudirman Said juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang sering mengganti direktur utama PT Pertamina (Persero). Tak hanya itu, ia juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang mengganti 27 menterinya selama 4 tahun menjabat.








Jokowi Ajak Pejabat Negara Tunaikan Zakat Lewat Baznas

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Presiden Jokowi pun berharap dana zakat yang dihimpun Baznas dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 serta mengentaskan kemiskinan di Tanah Air secara menyeluruh. FOTO//Biro Pers Sekretariat Presiden-Kris/aww
Jokowi Ajak Pejabat Negara Tunaikan Zakat Lewat Baznas

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.


Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Naik Rp 500 Miliar, Ini Sumbernya

5 hari lalu

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan meninjau keberadaan eks Gedung Islamic Center Kabupaten Bekasi di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara pada Senin, 30 Mei 2022. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Naik Rp 500 Miliar, Ini Sumbernya

Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi ini menjadi modal untuk mendongkrak percepatan pembangunan pada 2023 di berbagai sektor.


Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Opsi Cawapres Anies Baswedan

8 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Syafira
Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Opsi Cawapres Anies Baswedan

Sudirman Said mengatakan kader dari Nahdlatul Ulama (NU) sangat layak dipertimbangkan jadi calon wakil presiden bagi Anies.


Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

9 hari lalu

Pedagang memilah pakaian bekas yang baru dikeluarkan dari karung di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 3 November 2022. Fenomena berburu baju bekas (thrifting) juga berdampak pada PHK massal industri tekstil dalam negeri yang juga tengah berupaya bertahan dari ancaman resesi global.Tempo/Tony Hartawan
Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

Pedagang thrift Pasar Senen itu menyebut BPS setiap tahun mencatat ada pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan legal dan bayar pajak.


Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

11 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyebut daun kelor sebagai tanaman ajaib yang banyak khasiatnya.


Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

12 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri depan) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikam keterangan pers usai Rapim Kesiapan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan serta Idul Fitri 1444 H/2023 di Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan menata kawasan kumuh dekat Istana Negara yang disoroti Ketua DPRD DKI.


Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

12 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

Penerbitan izin pemotongan 25 persen upah buruh oleh Menaker dianggap telah melegalisasi penurunan kesejahteraan buruh, mengapa?


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

12 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

12 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

15 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

Heru Budi berjanji akan membenahi sejumlah masalah di kawasan kumuh Jakarta dengan membuat septic tank komunal dan program pencegahan stunting.