Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi riil bahwa masyarakat rentan secara ekonomi. Ia menilai jumlah orang yang masuk kategori miskin sebesar 25 juta orang adalah ukuran yang sangat mendasar.

    Baca: Sudirman Said: Jokowi Ganti Bos Pertamina Seperti Copot Ketua RT

    "Penghasilan Rp 13 ribu per hari hari per orang dianggap ada stratanya hampir miskin, rentan miskin, dan lainnya," kata Sudirman Said, di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018. 

    Hitungan pendapatan per kapita sebesar Rp 13 ribuan per bulan itu didasari pada hasil survei BPS per Maret 2018. BPS mencatat pendapatan per kapita atau garis kemiskinan negara, naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018.

    Namun, kata Sudirman Said, jika angka pendapatan itu dinaikkan setengah kali lipat, jumlah penduduk miskin bisa melonjak hingga menjadi 97 juta orang. "Belum sampai standar World Bank, jumlah yang miskin itu sebetulnya mencapai 97 juta," ucapnya. "Sesuatu yang sangat rentan, jika terjadi hantaman krisis itu betul-betul membuat sebagian besar masyarakat kita mengalami kesulitan."

    Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga mengkritik data BPS yang menyebutkan jumlah pengangguran terbuka hanya sekitar 5 juta orang. Sebab dari perhitungannya, lebih dari 40 juta orang masuk dalam kategori setengah menganggur, 3/4 menganggur, bahkan 4/5 menganggur.

    Hal itu, kata Sudirman, berpatokan pada asumsi BPS bahwa siapapun yang bekerja lebih dari 2 jam per minggu dan mendapatkan upah, maka dia masuk dalam kelompok punya pekerjaan. "Padahal kalau dibayangkan orang bekerja 2 jam per seminggu itu dapat apa?" ucapnya.

    Lebih lanjut Sudirman mengatakan angka BPS mengatakan 58 persen pekerja itu masuk pekerja informal, pengemudi ojek, warung kecil dan lainnya. "Dari situ dikaitkan dengan kemiskinan, sebetulnya kita punya basis yang rentan dan kembali itu tugas kita bersama," katanya.

    Soal angka kemiskinan versi BPS ini sebelumnya juga dikritik oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk.

    Sementara BPS mencatat angka kemiskinan turun dalam lima tahun terakhir. Pada 2 Januari 2018 lalu, BPS merilis data kemiskinan penduduk Indonesia per September 2017. Dari data itu, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 tercatat mencapai 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen dari 268 juta lebih penduduk.

    Jika ditarik hingga 5 tahun ke belakang, jumlah ini menurut data yang dikoleksi BPS, sudah mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada September 2012 tercatat mencapai 28,71 juta atau sekitar 11,66 persen. Artinya, penduduk miskin berkurang hingga 2,13 juta atau sekitar 7,4 persen.

    Baca: Sudirman Said: Baru 4 Tahun, Jokowi Sudah Ganti 27 Menteri

    Sebelumnya Sudirman Said juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang sering mengganti direktur utama PT Pertamina (Persero). Tak hanya itu, ia juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang mengganti 27 menterinya selama 4 tahun menjabat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.