Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi riil bahwa masyarakat rentan secara ekonomi. Ia menilai jumlah orang yang masuk kategori miskin sebesar 25 juta orang adalah ukuran yang sangat mendasar.

Baca: Sudirman Said: Jokowi Ganti Bos Pertamina Seperti Copot Ketua RT

"Penghasilan Rp 13 ribu per hari hari per orang dianggap ada stratanya hampir miskin, rentan miskin, dan lainnya," kata Sudirman Said, di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018. 

Hitungan pendapatan per kapita sebesar Rp 13 ribuan per bulan itu didasari pada hasil survei BPS per Maret 2018. BPS mencatat pendapatan per kapita atau garis kemiskinan negara, naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Namun, kata Sudirman Said, jika angka pendapatan itu dinaikkan setengah kali lipat, jumlah penduduk miskin bisa melonjak hingga menjadi 97 juta orang. "Belum sampai standar World Bank, jumlah yang miskin itu sebetulnya mencapai 97 juta," ucapnya. "Sesuatu yang sangat rentan, jika terjadi hantaman krisis itu betul-betul membuat sebagian besar masyarakat kita mengalami kesulitan."

Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga mengkritik data BPS yang menyebutkan jumlah pengangguran terbuka hanya sekitar 5 juta orang. Sebab dari perhitungannya, lebih dari 40 juta orang masuk dalam kategori setengah menganggur, 3/4 menganggur, bahkan 4/5 menganggur.

Hal itu, kata Sudirman, berpatokan pada asumsi BPS bahwa siapapun yang bekerja lebih dari 2 jam per minggu dan mendapatkan upah, maka dia masuk dalam kelompok punya pekerjaan. "Padahal kalau dibayangkan orang bekerja 2 jam per seminggu itu dapat apa?" ucapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan angka BPS mengatakan 58 persen pekerja itu masuk pekerja informal, pengemudi ojek, warung kecil dan lainnya. "Dari situ dikaitkan dengan kemiskinan, sebetulnya kita punya basis yang rentan dan kembali itu tugas kita bersama," katanya.

Soal angka kemiskinan versi BPS ini sebelumnya juga dikritik oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk.

Sementara BPS mencatat angka kemiskinan turun dalam lima tahun terakhir. Pada 2 Januari 2018 lalu, BPS merilis data kemiskinan penduduk Indonesia per September 2017. Dari data itu, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 tercatat mencapai 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen dari 268 juta lebih penduduk.

Jika ditarik hingga 5 tahun ke belakang, jumlah ini menurut data yang dikoleksi BPS, sudah mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada September 2012 tercatat mencapai 28,71 juta atau sekitar 11,66 persen. Artinya, penduduk miskin berkurang hingga 2,13 juta atau sekitar 7,4 persen.

Baca: Sudirman Said: Baru 4 Tahun, Jokowi Sudah Ganti 27 Menteri

Sebelumnya Sudirman Said juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang sering mengganti direktur utama PT Pertamina (Persero). Tak hanya itu, ia juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang mengganti 27 menterinya selama 4 tahun menjabat.






Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

1 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

5 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.


PHK Massal Jadi Momok: Intip Dampak Buruk PHK bagi Kesehatan Psikologis

5 hari lalu

PHK Massal Jadi Momok: Intip Dampak Buruk PHK bagi Kesehatan Psikologis

PHK massal atau tidak, memberikan banyak dampak buruk, seperti pendapatan berkurang, masalah kesehatan mental hingga pengangguran bertambah


Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

7 hari lalu

Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

Hal itu diungkapkan Menaker saat memberikan pembekalan kepada calon wisudawan program sarjana dan diploma UGM.


Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

10 hari lalu

Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

Kemensos akan membangun pengolahan ikan teri, penyediaan air bersih, dan pusat komunitas di Kelurahan Kalibaru, Cilincing untuk atasi kemiskinan


Dari 2 Job Fair di Jakarta Barat, 1.249 Pencari Kerja Sudah Dapat Pekerjaan

11 hari lalu

Dari 2 Job Fair di Jakarta Barat, 1.249 Pencari Kerja Sudah Dapat Pekerjaan

Para pencari kerja yang telah dapat pekerjaan lewat Job Fair itu didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga S1.


Sensus Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Capai 103,83 Persen

14 hari lalu

Sensus Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Capai 103,83 Persen

Sensus atau Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek di Jawa Tengah mencapai 103,83 persen dari target keluarga yang disensus.


Pendataan Regsosek di Surakarta Selesai, Data Terkumpul 103,9 Persen

14 hari lalu

Pendataan Regsosek di Surakarta Selesai, Data Terkumpul 103,9 Persen

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Kota Surakarta mencapai 103,9 persen. Karena ada tambahan jumlah mahasiswa di Surakarta.


Pendataan Regsosek di NTT Tersisa 1 Persen Rumah Tangga

14 hari lalu

Pendataan Regsosek di NTT Tersisa 1 Persen Rumah Tangga

Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek di NTT hingga hari ini, Selasa, 15 November 2022, menyisakan 1 persen rumah tangga.


RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

14 hari lalu

RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

Per Oktober 2022, surplus perdagangan mencapai US$ 5,67 miliar dengan rincian nilai ekspor US$ 24,81 miliar dan impor US$ 19,14 miliar.