Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perizinan Meikarta Disidik KPK, Saham Grup Lippo Terjun Bebas

image-gnews
Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj
Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring bergulirnya penyidikan kasus suap proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, saham emiten Grup Lippo terjun bebas hampir sepekan ini. Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada, mengatakan perkara hukum ini menjadi sentimen negatif di kalangan pelaku pasar. “Karena ini diasumsikan akan mengganggu kinerja perusahaan,” kata Reza, Kamis, 18 Oktober 2018.

Baca: Pantau Pemberitaan Meikarta, BEI Panggil Manajemen Lippo Cikarang

Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa lalu, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Kemarin, kabar penggeledahan rumah bos Lippo, James Riady, diikuti dengan aksi jual saham-saham emiten grup ini.

Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), yang merupakan induk usaha pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), stagnan pada level 1.330. Walau begitu, saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)—induk LPCK—bergejolak sejak perdagangan dibuka hingga ditutup dengan negatif 4,86 persen menjadi 274.

Keterpurukan merambah ke emiten Lippo lainnya. Saham PT Multipolar Tbk (MLPL) terjun bebas hingga 6,82 persen menjadi Rp 82 per lembar saham. PT First Media Tbk (KBLV) juga anjlok 2,56 persen menjadi Rp 456. Pada sektor retail, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) masing-masing terjerembab hingga 4,07 persen dan 3,95 persen.

Kondisi serupa dialami saham PT Bank National Nobu Tbk (NOBU) dan PT Siloam Hospitals Tbk (SILO). Meski tipis, saham PT Link Net Tbk (LINK) merupakan satu-satunya saham Grup Lippo yang naik 0,7 persen menjadi Rp 4.300 per saham.

Reza berharap manajemen emiten Lippo cepat memberikan keterangan resmi mengenai kasus yang tengah menimpa grup tersebut. Menurut dia, perusahaan harus memberikan titik terang soal keberlangsungan proyek, khususnya Meikarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memanggil direksi PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) untuk meminta keterangan perihal kasus di KPK. Pemanggilan ini sebetulnya sudah dijadwalkan Rabu lalu, tapi diundur hingga kemarin yang juga urung dihadiri manajemen.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, mengatakan manajemen LPCK tidak bisa menghadiri dengar pendapat dengan dalih tengah melakukan investigasi internal terhadap persoalan di proyek Meikarta.

Dalam keterangan tertulisnya, Kristian menuturkan perusahaan telah memberikan informasi yang memadai perihal masalah penyuapan itu. “Kami akan terus memantau perkembangan lebih lanjut atas pemberitaan yang dihadapi perseroan. Kami meminta kepada perseroan untuk selalu menyampaikan keterbukaan informasi yang material sesuai dengan peraturan dan ketentuan pasar modal,” ujar Kristian. 

Grup Lippo enggan berkomentar mengenai persoalan ini, termasuk dampaknya terhadap emiten terafiliasi. Direktur Komunikasi Publik Grup Lippo, Danang Kemayan Jati, menyerahkan tanggapan kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk perseroan, Denny Indrayana.

Baca: Konsumen Meikarta Tertarik Karena Iming-iming Diskon Besar

Denny memastikan proyek Meikarta masih berjalan. Menurut dia, proses hukum merupakan hal yang terpisah dan berbeda dengan proyek. “Kami dapat meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan, sesuai dengan komitmen kami kepada pembeli,” kata Denny dalam pesan tertulis. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


JATAM Laporkan Bahlil ke KPK, Dugaan Korupsi Izin Tambang

1 menit lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
JATAM Laporkan Bahlil ke KPK, Dugaan Korupsi Izin Tambang

Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin usaha tambang di Indonesia sejak mendapat mandat dari Presiden Jokowi pada 2021.


KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat ke Luar Negeri atas Kasus Korupsi SYL

43 menit lalu

Hanan Supangkat. Swa.co.id
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat ke Luar Negeri atas Kasus Korupsi SYL

Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan rumah Hanan Supangkat dan temukan uang tunai rupiah dan valas dengan besaran belasan miliar.


IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham GOTO Paling Banyak Diperdagangkan

2 jam lalu

Saham GOTO pada layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 November 2022. IHSG ditutup menguat 69,24 poin atau 0,99 persen ke 7.081,31. Tercatat indeks saham nasional bergerak pada rentang 6.994,41-7.081,31 pada 30 November 2022. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham GOTO Paling Banyak Diperdagangkan

IHSG menguat 0,57 persen ke level 7.344,1 dalam sesi pertama perdagangan hari ini.


Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

5 jam lalu

Mantan Walikota Banjar, Herman Sutrisno dan Direktur CV. Prima, Rahmat Wardi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi.  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

KPK telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp 958 juta ke kas negara.


Bahlil Sebut 61 Persen Saham Freeport akan Dikuasai Indonesia: Bukan lagi Milik Orang Lain

10 jam lalu

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Bahlil Sebut 61 Persen Saham Freeport akan Dikuasai Indonesia: Bukan lagi Milik Orang Lain

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bakal menguasai 60 persen saham PT Freeport Indonesia.


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.


Kasus Dugaan LHKPN Janggal Wali Kota Pangkalpinang, KPK Dituntut Transparan

19 jam lalu

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan istri Monica Haprinda. (Instagram)
Kasus Dugaan LHKPN Janggal Wali Kota Pangkalpinang, KPK Dituntut Transparan

Aktivis antikorupsi mendesak KPK melakukan supervisi atas kejanggalan LHKPN Wali Kota Pangkalpinang karena aparat hukum daerah terkesan tidak berani.


Siap-siap, Bank OCBC NISP akan Bagi Dividen Tunai Senilai Rp 1,65 Triliun

20 jam lalu

Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja. TEMPO/Amston Probel
Siap-siap, Bank OCBC NISP akan Bagi Dividen Tunai Senilai Rp 1,65 Triliun

Bank OCBC NISP Tbk. akan membagikan dividen tunai senilai Rp 1,65 triliun atau Rp 72 per saham dari total laba tahun 2023.


Pengamat: Kasus Pungli di Rutan KPK Seharusnya Ditangani oleh Kepolisian

1 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pengamat: Kasus Pungli di Rutan KPK Seharusnya Ditangani oleh Kepolisian

Seharusnya penanganan pungli di Rutan KPK diproses oleh kepolisian dan tidak diselesaikan secara internal oleh KPK.


KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

1 hari lalu

Andhi Pramono. Istimewa
KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

KPK kembali menyita tiga aset yang diduga milik tersangka Andhi Pramono dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.