Konsumen Meikarta Tertarik Karena Iming-iming Diskon Besar

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu, 17 Oktober 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Bekasi - Salah satu konsumen dari proyek Meikarta, Shinta Istiqomah, mengaku tertarik untuk membeli salah satu unit apartemen karena diiming-imingi diskon besar. "Saya tertarik karena di awal diberikan diskon 20-25 persen," katanya, Rabu, 17 Oktober 2018.

Baca: Tersangkut Suap, Lippo: Meikarta Diserahterimakan Februari 2019

Shinta mengaku telah mengeluarkan uang muka senilai Rp 22 juta untuk membeli satu unit apartemen di Kawasan Meikarta, milik Lippo Grup di Cikarang. Warga Cikarang, Kabupaten Bekasi tersebut membeli unit apartemen berisi satu unit kamar dan dua kamar tidur dengan harga Rp 356 juta dengan model pembayaran uang keras (hard cash).

Tak lama kemudian, santer kabar banyak demonstrasi tentang pembangunan kawasan Meikarta. Demonstrasi itu di antaranya menuduh pembangunan proyek Meikarta tak mempunyai perizinan dari pemerintah setempat. "Karena khawatir ada masalah, makanya saya pindah ke KPA (Kredit Perumahan Apartemen) selama lima tahun," ujar Shinta.

Shinta menjelaskan, uang muka yang telah dibayarkan secara otomatis masuk dalam cicilan KPA selama lima bulan, karena nilai cicilan Rp 3,9 juta. Namun, memasuki Januari 2018, ia mengaku tak mendapatkan surat tagihan dari bank. "Sampai sekarang juga tidak ada tagihan, padahal saya belum bayar," ujar dia.

Karena merasa ada keanehan, Shinta kini meminta uang muka yang telah disetorkannya kembali utuh. Terlebih belakangan proyek Meikarta tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau sudah terjadi kasus seperti ini, saya minta dikembalikan," katanya. 

Menurut Shinta, uang senilai Rp 22 juta lebih baik dipakai untuk modal usaha agar menghasilkan pendapatan lagi. "Saya tidak mau melanjutkan lagi," ujar dia.

Seperti diketahui, proyek Meikarta milik Lippo Cikarang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam perkara suap di Komisi Pemberantasan Korupsi. Neneng disangka menerima suap hingga Rp 7 miliar dalam beberapa termin.

Selain Bupati, empat pejabat juga menjadi tersangka, di antaranya Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Banjarnahor, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dewi Trisnowati, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, Neneng Rahmi.

Baca: Suap Meikarta, Apa Dampaknya ke Kondisi Keuangan Lippo Cikarang?

Sedangkan empat orang diduga pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryadi (konsultan Lippo Grup), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Grup), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Grup). Barang bukti dari operasi tangkap tangan ratusan juta rupiah.

Simak berita menarik lainnya terkait Meikarta hanya di Tempo.co.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

2 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

3 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

3 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

7 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

8 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

8 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

9 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

10 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

12 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

13 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini