Senin, 22 Oktober 2018

Begini Penjelasan Dirut Pertamina soal BBM Premium Batal Naik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Senin, 17 September 2018. Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dan Eni Maulani Saragih, dalam kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Senin, 17 September 2018. Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dan Eni Maulani Saragih, dalam kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nicke Widyawati menanggapi mengenai pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Nicke mengatakan sebagai perusahaan milik negara, ia mengatakan akan mengikuti seluruh keputusan regulator (pemerintah) mengenai harga premium.

    Baca: Analis: Kenaikan Harga BBM Tidak Mempengaruhi Rupiah

    "Itukan regulasi ya, dan ditetapkan regulator, jadi Pertamina ikuti regulator dan keputusannya tidak naik ya kami jalankan," kata Nicke ketika ditemui awak media di Inaya, Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018.

    Sebelumnya, pada Rabu sore, 10 Oktober 2018 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Ignasius Jonan telah  mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Premium menjadi Rp 7000 per liter mulai hari ini, Rabu, 10 Oktober 2018. Kenaikan harga ini, kata Jonan, akan berlaku di wilayah Jawa, Madura dan Bali.

    "Pemerintah mempertimbangkan Premium mulai hari ini jam 18.00 WIB, paling cepat,  tergantung dari persiapan Pertamina mensosialisasikan sebanyak 2500 SPBU yang menjual Premium naik sekitar 7 persen," kata Jonan saat mengelar konferensi pers di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu.

    Namun demikian, setelah gelaran konferensi pers itu, Kementerian BUMN, yang diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengumumkan pembatalan kenaikan premiun. Dalam keteranganya kepada media, Harry menjelaskan kenaikan tersebut dibatalkan karena Pertamina belum siap setelah pada hari yang sama juga menaikan harga Pertamax series.

    Nicke mengatakan persoalan kenaikan harga premium tersebut bukan hanya persoalan Pertamina siap atau tidak. Tetapi, juga perlu waktu sebab ada mekanisme yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Sebab, premium adalah BBM dengan jenis penugasan sehingga keputusan menaikan atau tidak memerlukan koordinasi dari tiga menteri.

    Kemudian, lanjut Nicke, mengenai penerapan harga premium ada beberapa variabel yang dipertimbangkan. Termasuk, kemampuan daya beli konsumen. "Pertamina sendiri, sebagai korporasi juga melakukan survei. Kami ingin tahu bagaimana kemampuan atau daya beli costumer kita," kata Nicke.

    Selain itu, Nicke mengatakan jika pun terjadi kenaikan harga BBM premium perlu waktu bagi Pertamina untuk mempersiapkan hal ini. Namun demikian, Nicke juga mengaku bahwa keputusan kenaikan harga premium telah ia ketahui sebelumnya dari Menteri Jonan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.