SBY: BPK Bisa Audit Anggaran Pertemuan IMF-World Bank

Cuitan Susilo Bambang Yudhoyono di akun twitternya. twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut berkomentar terkait polemik anggaran pertemuan tahunan IMF-World Bank di Pulau Bali yang mencapai Rp 855 miliar. Menurut SBY, Badan Pemerika Keuangana atau BPK juga bisa mengaudit apakah terjadi pemborosan dalam penentuan anggaran tersebut.

Baca: Merasa Dikritik Jokowi, Begini Cuitan SBY

"Biar tidak jadi fitnah dan hoax," tulis SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, pukul 12.00 WIB, Senin, 8 Oktober 2018. Hingga pukul 15.00 WIB, cuitan SBY ini telah di-retweet sebanyak 233 kali dan dikomentari 74 kali.

SBY juga mengatakan bahwa DPR bisa meminta penjelasan kepada pemerintah terkait adanya kritikan bahwa biaya perhelatan IMF-World Bank ini terlalu besar. Di sisi lain, menurut SBY pemerintah bisa berikan penjelasan dan klarifikasi yang gamblang dan transparan. "Negara kita memiliki sistem dan tatanan yang baik jika ada perselisihan," ujarnya.

Sebelumnya, polemik mencuat terkait dana Rp 855 miliar untuk pertemuan IMF-World Bank 2018. Pemerintahan Joko Widodo dinilai melakukan pemborosan dan tak memperhatikan kondisi Indonesia yang tengah mengalami bencana.

Mantan Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri pun mengklarifikasi bahwa benar pemerintah SBY yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Akan tetapi, keputusan soal anggaran ditentukan setelah Oktober 2015, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika tak setuju, kata Chatib, Jokowi juga punyak hak menolak bahkan membatalkan pertemuan ini sebelum Oktober 2015 tersebut.

SBY menambahkan, acara yang dinilai tak sensitif terhadap suasana duka seperti bencana, bisa saja dibatalkan atau dikurangi. "Hal begitu biasa dalam perhelatan internasional," kata presiden yang pernah mendirikan Bali Democracy Forum ini, acara berskala internasional yang juga diadakan di Pulau Bali, sejak 10 tahun lalu.

Baca: SBY Klaim Lebih Berhasil Turunkan Kemiskinan Dibanding Jokowi

Akan tetapi SBY tetap menyampaikan bahwa mungkin persiapan dan perencanaan pertemuan ini sudah matang sehinga tidak bisa ditunda lagi. Jika itu alasannya, maka SBY meminta pertemuan ini dijadikan sebagai forum solidaritas. "Termasuk fundraising untuk bantu rakyat yang terkena bencana," tuturnya.






KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

4 jam lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


Di Perpisahan Anies Baswedan, Ridwan Kamil Kritik Ruang Terbuka Jakarta

19 jam lalu

Di Perpisahan Anies Baswedan, Ridwan Kamil Kritik Ruang Terbuka Jakarta

Ridwan Kamil mengkritik perlu lebih banyak ruang terbuka di Jakarta. Kota jangan sebagai titik turunkan orang untuk bekerja lalu kembali ke rumah.


Dino Patti Djalal Tanya Siapa yang Akan Pimpin Indonesia, Peserta Sorak Anies Baswedan

1 hari lalu

Dino Patti Djalal Tanya Siapa yang Akan Pimpin Indonesia, Peserta Sorak Anies Baswedan

Peserta acara Supermentor-27 menyorakkan keinginan mereka agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kelak memimpin Indonesia.


Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

1 hari lalu

Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

Foreign Policy Community of Indonesia yang didirkan Dino Patti Djalal gelar perpisahan Anies Baswedan yang segera lengser dari jabatannya.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

3 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

3 hari lalu

Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

Pada Pertemuan Menteri Pertanian G20, Dirjen FAO memperingatkan implikasi berbahaya krisis pangan dari melonjaknya harga makanan dan pupuk.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

3 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


UOB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

4 hari lalu

UOB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,1 hingga 5,4 persen pada 2022.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

5 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

6 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.