Menhub Bahas Alat Peringatan Dini Bencana yang Canggih

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Indo trans Expo di Jakarta Convention  Center, Jakarta. 17 September 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Indo trans Expo di Jakarta Convention Center, Jakarta. 17 September 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasca gempa Palu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan akan membicarakan alat yang teknologinya canggih untuk peringatan dini bencana. Teknologi tersebut akan menghubungkan petugas pelabuhan dan BMKG.

    Baca juga: Chaos di Bandara Mutiara Palu, Menhub: Sabar Jangan Panik

    "Memang ada diskusi tertentu memang nanti ada alat-alat lebih advance, agar early warning ini lebih canggih," kata dia di Kantor Kemenhub, Rabu, 3 Oktober 2018.

    Budi Karya mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengusulkan agar pembicaraan ini juga dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan BMKG.

    Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwikorita Karnawati, mengatakan sistem peringatan tsunami dini yang dimiliki pemerintah Indonesia masih berfungsi dengan baik. Menurut dia, sistem peringatan yang diresmikan tahun 2008 ini mampu memberi informasi peringatan dini dalam waktu kurang dari lima menit.

    Alat komunikasi penyampai peringatan itu, kata Dwikorita, meliputi WRS (Warning Receiver System), E-mail, SMS, Fax, GTS (Global Telecommunication System), Website, dan Media Sosial.

    BMKG, tutur Dwikorita, dapat mengolah basis data secara cepat sehingga dapat menentukan potensi ancaman. Hal ini berkat pendekatan permodelan ilmiah BMKG dalam mendeteksi terjadinya tsunami.

    "Kalaupun terdapat buoy, itu hanya untuk membantu mengkonfirmasi terjadinya tsunami karena Indonesia sangat rentan dengan tsunami lokal, tetapi tidak akan menjadi komponen utama faktor penentu dari sistem peringatan," ujar Dwikorita.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.