Sandiaga Soroti Utang BPJS Kesehatan Rp 300 M ke RS Muhammadiyah

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. Prabowo-Sandi bersama koalisi partai pengusungnya mengkritisi kondisi perekonomian bangsa saat ini pasca-melemahnya nilai tukar rupiah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Semarang - Dalam kunjungannya ke Semarang, calon wakil presiden Sandiaga Uno menyoroti tunggakan atau utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan kepada lebih dari 30 rumah sakit milik Muhammadiyah di Jawa Tengah yang mencapai Rp 300 miliar. Akibat tunggakan BPJS itu,membuat gaji karyawan rumah sakit milik Muhammadiyah di Jawa Tengah sempat tertunda.

Baca: Angka Defisit BPJS Kesehatan Melonjak, Apa Saja Penyebabnya?

Lebih jauh Sandiaga menilai semestinya pemerintah memiliki sistem ekonomi yang kuat sehingga pelayanan kesehatan tidak menjadi polemik baru bagi masyarakat. Dengan kondisi seperti sekarang, ia menilai rumah sakit malah jadi seperti bank karena meminjamkan dana kepada pemerintah.

"Ada sistem yang harus diperbaiki, jangan sampai biaya kesehatan membebani masyarakat dan rumah sakit," ucap Sandiaga saat mengunjungi kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Jalan Singosari Raya Semarang, Senin 24 September 2018. "Jangan sampai dana tunai rumah sakit tidak bisa membeli obat dan membayar gaji pekerjanya."

Dalam kampanye hari kedua ini, Sandiaga berujar Muhammadiyah merupakan mitra kerjanya bersama Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia. Ia didampingi para kader PAN Jawa Tengah, Anggota Komisi X DPR I, Yayuk basuki, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kritik terhadap tunggakan BPJS Kesehatan pada rumah sakit juga disampaikan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, kabar terakhir Pemerintahan sudah menyediakan alokasi dana Rp 5 triliun untuk BPJS Kesehatan. "Kemarin sudah disetujui, hanya Rp 5 triliun. Cukup atau tidak kita tidak tahu," katanya.

Zulkifli menyebutkan penyelesaian defisit BPJS Kesehatan ini harus segera dilakukan. "Ini mendesak, penting. Kalau tidak, nanti rumah sakit bisa kolaps. Ini menyangkut keselamatan manusia. Yang diperbaiki ya soal anggaran," kata Zulkifli Hasan.

BPJS Kesehatan sebelumnya mencatat salah satu pemicu defisit keuangan di instansi itu adalah kenaikan jumlah pengidap penyakit kronis dari waktu ke waktu. Berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, defisit keuangan lembaga itu mencapai Rp 10,98 triliun.

Angka itu lebih rendah dari arus kas Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan 2018 yang mencatat defisit sebesar Rp 16,5 triliun. Hingga Agustus 2018, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai penyakit katastropik  atau penyakit yang memerlukan biaya tinggi, komplikasi dan membahayakan jiwa, mencapai Rp 12 triliun.

Adapun pengeluaran sebesar Rp 12 triliun itu setara dengan 21,07 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Padahal berbagai penyakit katastropik tersebut bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat. Sementara sepanjang 2017, biaya penyakit katastropik yang dibiayai BPJS Kesehatan mencapai Rp 18,4 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelumnya mengatakan defisit keuangan yang dialami badan yang dipimpinnya itu belum mencapai puncaknya. Ia memperkirakan defisit masih akan meningkat karena tingkat pemanfaatan program rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan belum mengalami maturitas sebagaimana program-program yang sudah berjalan lama.

Baca: Dede Yusuf: Jangan Tanggung - tanggung Kalau Kasih Infus ke BPJS

"Ini juga harus diperhatikan sungguh-sungguh dalam jangka panjang. Kami yakin di dalam buku putih ini juga sudah dicatat, bahwa defisit belum mencapai puncaknya," kata bos BPJS Kesehatan itu di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 17 September 2018. 






DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

1 hari lalu

DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan).


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

1 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

1 hari lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.


Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023, Sandiaga Uno Ajak Desa Berpartisipasi

1 hari lalu

Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023, Sandiaga Uno Ajak Desa Berpartisipasi

Menurut Sandiaga Uno, penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia ini telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat daerah.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

1 hari lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Menparekraf Sandiaga Uno Beri Tips Promosi untuk Pemilik Bisnis Travel Haji dan Umrah

1 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno Beri Tips Promosi untuk Pemilik Bisnis Travel Haji dan Umrah

Menparekraf Sandiaga Uno memberikan tips promosi bagi pemilik bisnis travel haji dan umrah. Bagaimana tipsnya?


Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

1 hari lalu

Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tahun ini, Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,4 juta serta wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pergerakan.


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

1 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.