Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPJS Kesehatan Jelaskan Soal Korban Kekerasan Seksual Tak Dijamin

image-gnews
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief (tengah) dalam acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief (tengah) dalam acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan membenarkan bahwa korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang tidak mendapat jaminan layanan kesehatan. Ketentuan itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca juga: Jokowi: 50 Persen Cukai Rokok untuk Tambal Defisit-BPJS Kesehatan

Meski begitu, Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin menjelaskan bahwa empat kriteria korban tersebut memang sedari awal tidak pernah dijamin sejak lembaganya berdiri pada 2014. "Karena sudah dianggarkan di institusi terkait," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Institusi terkait yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Untuk itu, ketentuan mengenai keempat kriteria memang sengaja dicantumkan dalam revisi perpres. "Agar tidak menimbulkan mispersepsi di lapangan," ujar Arief.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam salinan perpres di laman Sekretariat Kabinet, ketentuan mengenai keempat kriteria ini tercantum dalam Pasal 52 ayat 1 huruf r. Dalam pasal ini pun sebenarnya dicantumkan total 21 poin pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS. Kriteria lain seperti pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, mengatasi infertilitas, layanan meratakan gigi, dan ortodonsi.

Arief mengatakan ketentuan mengenai anggaran korban terorisme di Polri dan BNPT pun diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan untuk pelaksanaan detail dari Perpres 82 Tahun 2018, kata Arief, peraturan pelaksana pun akan segera melengkapi.

Perpres 82 Tahun 2018 resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 17 September 2018 demi meningkatkan kualitas dan kelanjutan program jaminan sosial. Selain itu, perpres ini diperbaiki demi mengatasi defisit keuangan yang terjadi di BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya melalui penggunaan dana pajak rokok daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

1 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan untuk menjamin peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.


7 Saran Cegah Kekerasan Seksual pada Anak dari IDAI

2 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
7 Saran Cegah Kekerasan Seksual pada Anak dari IDAI

IDAI membagikan tujuh saran bagi orang tua demi mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekitar.


Soal Kasus Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Ungkap Ada 9 Korban

2 hari lalu

Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno didampingi tim kuasa hukumnya melakukan konferensi pers di hotel Aristotel Suites Jakarta Selatan pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Soal Kasus Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Ungkap Ada 9 Korban

Kuasa Hukum Yansen Ohoirat mengungkap ada sembilan orang yang diduga menjadi korban kekerasan seksual eks Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno.


Ini Jenis Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Ini Jenis Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Ketahui jenis kecelakaan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Setiap jenis kecelakaan umumnya memiliki penjamin yang berbeda.


Apakah Medical Check Up Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Penjelasannya

3 hari lalu

Apakah medical check up ditanggung BPJS Kesehatan? Foto: Canva
Apakah Medical Check Up Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Penjelasannya

Berikut ini penjelasan apakah medical check up (MCU) ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).


Polda Metro Jaya Periksa 2 Korban Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Hari Ini

3 hari lalu

Pengacara dua korban kekerasan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet, Amanda Manthovani. Tempo/Ricky Juliansyah
Polda Metro Jaya Periksa 2 Korban Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Hari Ini

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual eks Rektor Universitas Pancasila.


Kasus Edie Toet ke Tahap Penyidikan, Polisi Agendakan Pemeriksaan Dua Korban Kekerasan Seksual

6 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kiri) didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Edie Toet ke Tahap Penyidikan, Polisi Agendakan Pemeriksaan Dua Korban Kekerasan Seksual

Penyidik Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemeriksaan terhadap dua perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual Edie Toet Hendratno.


Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Ke Tahap Penyidikan, Ini Kilas Balik Kasusnya

6 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kiri) didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Ke Tahap Penyidikan, Ini Kilas Balik Kasusnya

Polda Metro Jaya naikkan kasus dugaan pelecehan seksual Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet Hendratno ke tahap penyidikan.


Densus 88 Gerebek Rumah Kontrakan di Cikampek

7 hari lalu

Rumah kontrakan yang digerebek Tim Densus 88 Antiteror di Cikampek, Karawang. ANTARA/Ali Khumaini
Densus 88 Gerebek Rumah Kontrakan di Cikampek

Tim Densus 88 Antiteror menggerebek sebuah rumah kontrakan yang didiami seorang pria terduga teroris di CIkampek