Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKK Migas: Ada 328 Gangguan Keamanan di Wilayah Hulu Migas

image-gnews
Pengunjung melihat salah satu stan pameran pada Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 di Jakarta, 2 Mei 2018. Presiden juga siap menampung secara langsung masukan dari pelaku industri migas terkait hal tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pengunjung melihat salah satu stan pameran pada Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 di Jakarta, 2 Mei 2018. Presiden juga siap menampung secara langsung masukan dari pelaku industri migas terkait hal tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan saat ini masih ada 328 gangguan dan keamanan di wilayah hulu migas. "Seperti pencurian migas, pengeboran liar, demonstrasi dan lain-lain," kata Amien, Senin, 17 September 2018, di Mabes Polri, Jakarta.

Baca: Jokowi Minta Impor Ditekan, Industri Migas Bersiap Antisipasi

Hal tersebut disampaikan Amien usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berisi soal pengawasan, pengawalan, dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. MoU itu sejatinya sudah ada sejak 2004 dan kali ini merupakan perpanjangan keempat, dengan kepolisian dan utamanya kepolisian di daerah. "Kerja sama ini untuk mengamankan wilayah kerja di wilayah minyak bumi dan gangguan keamanan di daerah tersebut," ucapnya. 

Amien menjelaskan, masih banyaknya pengeboran liar dan pencurian minyak tersebut bisa berpotensi menyebabkan kerugian negara. Ia menyebut, pelemahan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu merupakan salah satu bentuknya. "Salah satunya karena neraca pembayaran kita defisit yang berasal dari minyak atau migas. Maka itu kita tingkatkan minyak dalam negeri dan kita lakukan eksplorasi migas," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Fanshurullah Asa menyatakan, selama pihaknya bekerja sama dengan Kepolisian RI sejak 2013, sudah ada 3.000 kasus dengan barang bukti yang sudah ditangani. Kasus yang dimaksud adalah terkait dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM). "Jadi kerja sama ini untuk pengawasan, pengamanan dan kapasitas sumber daya manusianya," katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai, nota kesepahaman bersama SKK Migas dan BPH Migas ini sangat penting, meskipun sifatnya perpanjangan sampai tahun 2023. "MoU ini bukan sekedar seremonial, tapi kita follow up karena masalah mendasar bagi bangsa ini, adalah energi BBM. Sebab memiliki ekonomi rumah tangga industri," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Energi, kata Tito, memiliki peran krusial dalam pertumbuhan negara. Indonesia yang masuk dalam OPEC yakni kelompok negara-negara pengekspor minyak disebut bakal mengalami efek domino dalam sektor ekonomi bila tidak ada pengawalan dalam distribusi minyak dan gas.

Oleh karena itu, Tito berharap, Polri dapat melakukan pengawalan maksimal dalam sektor distribusi migas. "Kami melihat poin penting apa yang dipikirkan sektor energi sangat penting bagi ketahanan suatu bangsa," katanya.

Baca: SKK Migas Yakin Sektor Migas Bisa Kurangi Impor

Dalam penandatanganan di Gedung Rupatama Mabes Polri itu, hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Wakapolri Komjen pol Ari Dono.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SKK Migas: Realisasi Lifting Gas Bumi Baru 92 Persen dari Target APBN 2024

3 hari lalu

Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
SKK Migas: Realisasi Lifting Gas Bumi Baru 92 Persen dari Target APBN 2024

Wakil kepala SKK Migas Shinta Damayanti mengatakan, target lifting gas bumi dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar 5.785 MMSCFD (juta kaki kubik per hari).


Neraca Perdagangan Mei Surplus Rp 47,9 Triliun, Beruntun Sejak 2020

4 hari lalu

Infografisk Neraca Perdagangan Indonesia Maret 2023 - Maret 2024 (BPS)
Neraca Perdagangan Mei Surplus Rp 47,9 Triliun, Beruntun Sejak 2020

Neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus di tengah perlambatan ekonomi global dan terjadi berturut-turut sejak Mei 2020.


SKK Migas Dorong Produsen Gas Bumi Jajaki Potensi di Jawa Barat

4 hari lalu

SKK Migas Dorong Produsen Gas Bumi Jajaki Potensi di Jawa Barat

Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Rayendra Sidik mengatakan permintaan gas bumi di Jawa Barat terbilang besar


Jawa Barat Defisit Gas, SKK Migas Dorong Penyaluran Surplus dari Jatim dan Genjot Jaringan Gas Cisem II

5 hari lalu

Paparan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman tentang proyek pipa Cisem 2 pada Forum Gas Bumi 2024 di Hotel Pullman Bandung, Rabu, 19 Juni 2024. Forum Gas Bumi 2024 akan berlangsung tiga hari. (Tempo | Ahmad Fikri)
Jawa Barat Defisit Gas, SKK Migas Dorong Penyaluran Surplus dari Jatim dan Genjot Jaringan Gas Cisem II

SKK Migas mengatakan defisit gas di Jawa Barat akibat tak berimbangnya permintaan dan pasokan gas. Sementara pasokan gas di Jawa Timur berlebih.


SKK Migas: Target Investasi Migas Tahun Ini Sebesar USD15 Miliar

5 hari lalu

SKK Migas: Target Investasi Migas Tahun Ini Sebesar USD15 Miliar

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) mencanangkan target produksi migas tahun 2030 mencapai 12 miliar BSCFD.


Srettha Thavisin Ajukan Anggaran Pengeluaran Rp1.671 Triliun ke Parlemen Thailand

5 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Srettha Thavisin Ajukan Anggaran Pengeluaran Rp1.671 Triliun ke Parlemen Thailand

Srettha Thavisin berharap anggaran ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi Thailand secara penuh.


Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

7 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

Airlangga mengomentari rencana penurunan target defisit anggaran.


Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

17 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.


Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

18 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Instagram.com/@smindrawati
Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit 2,45-2,82 persen untuk APBN 2025, sedangkan ketua Bappenas Suharso Monoarfa usul 1,5-1,8.persen


Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

18 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

Kemenkeu menanggapi permintaan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, agar Menkeu menurunkan target defisit APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari PDB.