Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKK Migas Yakin Sektor Migas Bisa Kurangi Impor

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, President dan GM Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto Presiden Direktur Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso, Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam Ida Yusmiati, SVP Exploration Pertamina RP Yudiantoro, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin saat meninjau North Processing Unit (NPU) wilayah kerja Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, 31 Desember 2017. ANTARA
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, President dan GM Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto Presiden Direktur Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso, Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam Ida Yusmiati, SVP Exploration Pertamina RP Yudiantoro, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin saat meninjau North Processing Unit (NPU) wilayah kerja Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, 31 Desember 2017. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung upaya pemerintah membatasi impor di sektor hulu migas. Wakil Ketua SKK Migas Sukandar mengatakan banyak barang subtitusi dalam kegiatan migas untuk menekan impor bahan baku. “Saya pribadi optimistis pembatasan impor bisa ditingkatkan,” kata bekas Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tersebut, Rabu 1 Agustus 2018.

Simak: Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main

Menurutnya, di dalam negeri sudah banyak produk yang kompetitif. Berbagai produk turunan baja, pipa, platform, kaki-kaki platform, misalnya, sudah mendapat sertifikat standar industri kelas atas sejak 25 tahun lalu. Ihwal harga, kata dia, bakal lebih murah lantaran tak perlu menambah ongkos masuk.

SKK Migas sebelumnya telah mengeluarkan aturan tentang penggunaan komponen dalam negeri dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK007 Revisi 04) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tender 2017 silam. Dalam baleid tersebut, penggunakan barang modal dalam negeri diubah dari dipentingkan menjadi diwajibkan. Sukandar tak menampik belum ada batasan persentase dalam setiap proyek hulu Migas ihwal penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Melansir situs SKK, Migas persentase TKDN dari investasi migas selalu fluktuatif. Tahun 2015 penggunaan komponen dalam negeri menembus 68 persen dari pengadaan US$ 7,9 miliar, tapi angka tersebut turun jadi 55 persen dari US$ 10,1 miliar di tahun berikutnya. “Kalau mau dibatasi di tingkat tertentu kami tunggu turunan dari eksekutif,” kata Sukandar.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno mengatakan kebijakan membatasi impor barang modal dan jasa bukan hal mustahil. Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menguntungkan perusahaan pelat merah dan swasta dalam negeri. “Kesempatan bagus. Kementerian sangat mendukung gerakan sinergi antar badan usaha dan penggunaan komponen dalam negeri,” kata Fajar.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroannya bakal efisien dalam pengadaan. “Penugasan kami dari hulu hingga hilir, alih kelola blok Rokan kami akan gunakan alat dan pegawai yang lama,” ujar dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Membatasi impor proyek pemerintah yang strategis jadi prioritas pemerintah dalam rapat kabinet Selasa lalu. Pembatasan impor dilakukan untuk menjaga pasokan dollar Amerika Serikat agar stabilitas nilai tukar bisa terjaga dengan menekan defisit neraca transaksi berjalan. Dari sektor migas saja, pemerintah bisa menekan transaksi hampir US$ 10 miliar per tahun. “Di hulu migas bisa hemat US$ 2 miliar, sedangkan di hilir hemat US$ 5,6 miliar per tahun,” kata Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penghematan impor di sektor migas bakal dituangkan dalam Peraturan Presiden. Dalam waktu dekat, kata Luhut, pemerintah bakal mengeluarkan aturan penggunaan biodisel (B20) produksi dalam negeri untuk menggantikan solar. “Itu kira-kira kita akan menghemat antara 3-5 miliar Dollar AS dalam kurun waktu ke depan,” kata dia. Kebijakan serupa juga bakal segera dilakukan di sektor lain.

Simak: Jokowi Mau Stop Impor, Indef: Begini Risikonya

Di sektor transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan segera mengoptimalisasi dalam proyek-proyek seperti Pelabuhan Patimban dan MRT yang saat ini siap dibangun. Dalam proyek Pelabuhan Patimban komponen impor yang digunakan berbanding 50:50. Sedangkan di proyek LRT Palembang, menggunakan 80 persen komponen lokal. “Untuk alat khusus memang sulit, strategi kami tingkatkan TKDN di komponen bangunan,” kata Budi.

AHMAD FIKRI | CHITRA P.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemerintah Sebut Penambangan Pasir Laut demi Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri, Pengamat: Faktanya Eksploitasi Masif

7 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Sebut Penambangan Pasir Laut demi Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri, Pengamat: Faktanya Eksploitasi Masif

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kembali menanggapi soal kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Dia menepis klaim pemerintah bahwa penambangan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan reklamasi dalam negeri.


Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

21 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan buka suara soal klaim pemerintah bahwa pasir laut yang diekspor hanya berupa hasil sedimentasi. Ia berujar hal itu tidak sesuai dengan hasil riset ilmiah.


Sinyal Bahaya Menjarah Pasir Laut

3 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Sinyal Bahaya Menjarah Pasir Laut

Pengesahan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang membuka keran ekspor pasir laut dikritik sejumlah pihak.


Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

Walhi buka suara atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ekspor pasir laut tak merusak lingkungan.


Erick Thohir Rombak Susunan Direksi dan Komisaris PGN, Arief Setiawan Handoko Ditunjuk jadi Dirut

3 hari lalu

Arief Setiawan Handoko. Foto: Istimewa
Erick Thohir Rombak Susunan Direksi dan Komisaris PGN, Arief Setiawan Handoko Ditunjuk jadi Dirut

Erick Thohir menunjuk Arief Setiawan Handoko sebagai direktur utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN, menggantikan M Haryo Yunianto.


Menteri ESDM Blak-blakan Soal Pancabutan Larangan Ekspor Pasir Laut: Yang Dibolehkan itu Sedimen

3 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Blak-blakan Soal Pancabutan Larangan Ekspor Pasir Laut: Yang Dibolehkan itu Sedimen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Apa katanya?


Polemik Izin Impor Bawang Putih, Bapanas Minta Kemendag Percepat Pengadaan Stok

4 hari lalu

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Polemik Izin Impor Bawang Putih, Bapanas Minta Kemendag Percepat Pengadaan Stok

Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia mengatakan Kemendag telah tebang pilih dalam memberikan izin impor komoditas ini.


Pengusaha Sebut Izin Impor Bawang Putih Tebang Pilih, Zulhas: Jangan Hobi Impor Dong

4 hari lalu

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Pengusaha Sebut Izin Impor Bawang Putih Tebang Pilih, Zulhas: Jangan Hobi Impor Dong

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal permintaan pelaku usaha ihwal izin impor bawang putih.


Jerman Alami Resesi, Ekonom Ungkap Dampaknya bagi RI

8 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Jerman Alami Resesi, Ekonom Ungkap Dampaknya bagi RI

Ekonomi Jerman tengah mengalami resesi pada awal 2023. Lalu bagaimana dampaknya ke perekonomian di Tanah Air?


Menteri ESDM: Shell sudah Mundur dari Blok Masela Tidak Bertanggung jawab

8 hari lalu

Blok Masela. antaranews.com
Menteri ESDM: Shell sudah Mundur dari Blok Masela Tidak Bertanggung jawab

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif jengkel dengan perusahaan minyak Shell di Blok Masela.