TEMPO.CO, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung upaya pemerintah membatasi impor di sektor hulu migas. Wakil Ketua SKK Migas Sukandar mengatakan banyak barang subtitusi dalam kegiatan migas untuk menekan impor bahan baku. “Saya pribadi optimistis pembatasan impor bisa ditingkatkan,” kata bekas Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tersebut, Rabu 1 Agustus 2018.
Simak: Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main
Menurutnya, di dalam negeri sudah banyak produk yang kompetitif. Berbagai produk turunan baja, pipa, platform, kaki-kaki platform, misalnya, sudah mendapat sertifikat standar industri kelas atas sejak 25 tahun lalu. Ihwal harga, kata dia, bakal lebih murah lantaran tak perlu menambah ongkos masuk.
SKK Migas sebelumnya telah mengeluarkan aturan tentang penggunaan komponen dalam negeri dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK007 Revisi 04) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tender 2017 silam. Dalam baleid tersebut, penggunakan barang modal dalam negeri diubah dari dipentingkan menjadi diwajibkan. Sukandar tak menampik belum ada batasan persentase dalam setiap proyek hulu Migas ihwal penggunaan barang dan jasa dalam negeri.
Melansir situs SKK, Migas persentase TKDN dari investasi migas selalu fluktuatif. Tahun 2015 penggunaan komponen dalam negeri menembus 68 persen dari pengadaan US$ 7,9 miliar, tapi angka tersebut turun jadi 55 persen dari US$ 10,1 miliar di tahun berikutnya. “Kalau mau dibatasi di tingkat tertentu kami tunggu turunan dari eksekutif,” kata Sukandar.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno mengatakan kebijakan membatasi impor barang modal dan jasa bukan hal mustahil. Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menguntungkan perusahaan pelat merah dan swasta dalam negeri. “Kesempatan bagus. Kementerian sangat mendukung gerakan sinergi antar badan usaha dan penggunaan komponen dalam negeri,” kata Fajar.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroannya bakal efisien dalam pengadaan. “Penugasan kami dari hulu hingga hilir, alih kelola blok Rokan kami akan gunakan alat dan pegawai yang lama,” ujar dia.
Membatasi impor proyek pemerintah yang strategis jadi prioritas pemerintah dalam rapat kabinet Selasa lalu. Pembatasan impor dilakukan untuk menjaga pasokan dollar Amerika Serikat agar stabilitas nilai tukar bisa terjaga dengan menekan defisit neraca transaksi berjalan. Dari sektor migas saja, pemerintah bisa menekan transaksi hampir US$ 10 miliar per tahun. “Di hulu migas bisa hemat US$ 2 miliar, sedangkan di hilir hemat US$ 5,6 miliar per tahun,” kata Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penghematan impor di sektor migas bakal dituangkan dalam Peraturan Presiden. Dalam waktu dekat, kata Luhut, pemerintah bakal mengeluarkan aturan penggunaan biodisel (B20) produksi dalam negeri untuk menggantikan solar. “Itu kira-kira kita akan menghemat antara 3-5 miliar Dollar AS dalam kurun waktu ke depan,” kata dia. Kebijakan serupa juga bakal segera dilakukan di sektor lain.
Simak: Jokowi Mau Stop Impor, Indef: Begini Risikonya
Di sektor transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan segera mengoptimalisasi dalam proyek-proyek seperti Pelabuhan Patimban dan MRT yang saat ini siap dibangun. Dalam proyek Pelabuhan Patimban komponen impor yang digunakan berbanding 50:50. Sedangkan di proyek LRT Palembang, menggunakan 80 persen komponen lokal. “Untuk alat khusus memang sulit, strategi kami tingkatkan TKDN di komponen bangunan,” kata Budi.
AHMAD FIKRI | CHITRA P.
