Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPJS Kesehatan Bahas Rencana Jamin Kembali Obat Kanker Herceptin

image-gnews
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief (tengah) dalam acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin (kiri) dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief (tengah) dalam acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih mempertimbangkan rencana untuk menjamin kembali obat kanker Trastuzumab atau Herceptin. Sejak 1 April 2018, obat ini tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan karena adanya keputusan Dewan Pertimbangan Klinis bahwa Trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis bagi pasien kanker payudara metastasis (sel kanker menyebar ke sejumlah organ tubuh lainnya).

Baca juga: BPJS Kesehatan Gunakan Rujukan Online, Ada Risiko Dibaliknya

"Kami masih dalam tahap untuk membahas itu, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2018," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Peraturan ini mengatur tentang "Petunjuk Teknis Restriksi Penggunaan Obat Trastuzumab untuk Kanker Payudara Metastatik pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional."

 

Saat ini, BPJS Kesehatan masih terus melakukan pembicaraan dengan Kementerian Kesehatan dan Dewan Pertimbangan Klinis guna membahas nasib Trastuzumab ke depannya. Sehingga, belum ada satupun keputusan bahwa obat ini telah kembali dijamin oleh BPJS. "Sementara masih di bahas," ujarnya.

Keputusan dari Dewan Pertimbangan Klinis sesungguhnya bukanlah satu-satunya alasan BPJS untuk tidak menjamin Trastuzumab. Saat itu, BPJS juga tidak membantah bahwa harga satu obat yang mencapai Rp 25 juta adalah salah satu faktor, meski bukan penyebab utama. Walau begitu, BPJS tetap berkoordinasi dengan pihak yang berwenang sebelum memutuskan suatu obat dijamin atau tidak.

Namun pada akhir Agustus 2018, Kemenkes justru menyatakan Trastuzumab tetap dijamin BPJS berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856 Tahun 2017 tentang Formularium Obat Nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Maya Amiarny Rusady mengatakan jaminan Trastuzumab hanya diberikan pada pasien kanker stadium awal. Sedangan, pemberian obat ini pada pasien kanker stadium metastasis tidaklah efektif sesuai pertimbangan Dewan Pertimbangan Klinis sehingga tidak mendapat jaminan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar menilai rencana untuk menjamin kembali Trastuzumab adalah sebuah langkah yang tepat. Obat tersebut memang relatif mahal, kata dia, namun ada yang lebih penting yang harus diselamatkan yaitu psikologis pasien. "Jangan sampai orang yang kena kanker jadi hopeless, sudahlah meninggal saja daripada keluar duit sekian ratus juta," ujarnya saat dihubungi.

Sebelumnya, perkara ini mencuat saat Juniarti, pasien kanker payudara HER2 tidak berhasil memperoleh Trastuzumab saat berobat di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Apoteker RS menolak resep Juniarti lantaran obat ini telah dihentikan penjaminannya oleh BPJS Kesehatan.

Edy Haryadi, suami dari Juniarti pun melayangkan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Ketua Dewan Pertimbangan Klinis Agus Purwadianto. Selasa, 4 September 2018, sidang kembali ditunda lantaran tidak seluruh tergugat hadir di persidangan.

FAJAR PEBRIANTO | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

21 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan untuk menjamin peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.


Ini Jenis Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

2 hari lalu

Ini Jenis Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Ketahui jenis kecelakaan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Setiap jenis kecelakaan umumnya memiliki penjamin yang berbeda.


Apakah Medical Check Up Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Penjelasannya

2 hari lalu

Apakah medical check up ditanggung BPJS Kesehatan? Foto: Canva
Apakah Medical Check Up Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Penjelasannya

Berikut ini penjelasan apakah medical check up (MCU) ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

8 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

9 hari lalu

Ilustrasi pasien anak. (ANTARA/HO)
Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

Peraturan tersebut menghapus sistem kelas 1- 3 BPJS Kesehatan dan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar disingkat KRIS, paling lambat 30 Juni.


Waspada Jenis Obat ini Bisa Sebabkan Tulang Cepat Rapuh

10 hari lalu

ilustrasi minum obat (pixabay.com)
Waspada Jenis Obat ini Bisa Sebabkan Tulang Cepat Rapuh

Ada beberapa jenis obat yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan tulang menjadi lebih cepat rapuh.


Apa Beda Tapera Indonesia dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan

11 hari lalu

Peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) membaca brosur di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Apa Beda Tapera Indonesia dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan

Ramai-ramai soal Tapera di Indonesia. Ini bedanya tabungan perumahan rakyat di Korea Selatan, Australia, hingga Singapura.


Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

11 hari lalu

Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Selain SIM, ini deretan program pemerintah yang mewajibkan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanannya.


Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

11 hari lalu

Warga mengendarai sepeda motor saat ujian praktik SIM (Surat Izin Mengemudi) C di Satpas (Satuan Penyelenggaraan Administrasi) Polres Bekasi Kota, Jawa Barat, Senin 7 Agustus 2023. Polri mengganti lintasan berbentuk angka 8 serta zig zag dengan lintasan baru berbentuk huruf S di seluruh Satpas Polda se-Indonesia dan Satpas Polres Bekasi menyatakan kelulusan uji praktek pembuat SIM mencapai 90 persen setelah pergantian lintasan tersebut. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

Korlantas Polri mulai uji coba penggunaan BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM, ini tahapan pengecekan kepesertaan JKN dan pembuatan SIM-nya.