Awasi Mandatori B20, ESDM Lakukan Silent Audit

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyiapkan BBM Solar B20 saat peluncuran program Mandatori B20 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Bersamaan dengan penerapan program ini, perluasan penerapan kewajiban pencampuran Solar dengan kadar minyak sawit 20 persen resmi berlaku. TEMPO/Tony Hartawan

    Petugas menyiapkan BBM Solar B20 saat peluncuran program Mandatori B20 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Bersamaan dengan penerapan program ini, perluasan penerapan kewajiban pencampuran Solar dengan kadar minyak sawit 20 persen resmi berlaku. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengawal secara ketat perluasan penggunaan campuran biodiesel 20 persen (Mandatori B20) ke solar non-pelayanan publik yang berlaku mulai Sabtu pekan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, kemarin.

    Baca: Kemenhub Buat Peraturan Menteri Wajib Gunakan B20

    Rida menuturkan, dalam beberapa waktu ke depan, akan dilakukan silent audit untuk memastikan kebijakan tersebut dipatuhi oleh penyalur solar nonsubsidi dan non-public service obligation (PSO). “Tentu saja audit ini dilakukan tanpa ada pemberitahuan,” kata Rida kepada Tempo, Senin, 3 September 2018.

    Selama ini, kata Rida, pengawasan program B20 telah dilakukan tersendiri oleh tim kementerian. Namun dia enggan memastikan apakah tim yang sama, atau bahkan ada tim khusus, yang akan melaksanakan audit mirip inspeksi mendadak ini. Yang jelas, dia memastikan pelaksanaan silent audit ini merupakan instrumen pelengkap dari pengawasan tim sebelumnya.

    Selama ini program B20 hanya diterapkan pada solar bersubsidi dan solar untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Pemerintah memutuskan memperluas cakupan program ke solar non-PSO untuk mengurangi impor bahan bakar minyak

    Pembatasan impor ditempuh pemerintah, menyusul makin lebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), yang pada kuartal II lalu mencapai US$ 8 miliar atau 3 persen dari produk domestik bruto. Tingginya defisit CAD membuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah makin sulit.

    Adapun kebijakan B20 kini wajib diterapkan oleh badan usaha pengguna BBM non-PSO, seperti sektor transportasi, industri, pertambangan, dan ketenagalistrikan. Rida menyebutkan pengawasan akan dilakukan terhadap semua lini usaha, dari produsen biodiesel hingga ke produk yang dikonsumsi pengguna akhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.