Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 359,3 Triliun pada 2019

Reporter

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Jakarta - Pemerintah berencana menarik utang sebesar Rp 359,3 triliun pada 2019. Hal tersebut termaktub dalam dokumen advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Kamis, 16 Agustus 2019.

Baca juga: Jokowi Janji Kendalikan Defisit Anggaran dan Utang di 2019

Jumlah tersebut menurun ketimbang outlook pembiayaan utang 2018 sebesar Rp 387,4 triliun. Secara nominal, dalam lima tahun terakhir, pemerintah paling tinggi menarik utang pada 2017 dengan jumlah Rp 429,1 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah berupaya melakukan strategi pembiayaan utang dengan jauh lebih hati-hati. "Dan dengan jumlah yang relatif sedikit," ujar Sri Mulyani di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis.

Strategi pembiayaan utang yang dimaksud Sri Mulyani antara lain, dengan memprioritaskan utang dalam mata uang rupiah. Sehingga, utang tersebut tetap stabil terhadap gejolak nilai tukar. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan potensi investor domestik untuk pendalaman pasar sekaligus untuk mengendalikan kepemilikan asing.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga utang tersebut agar tetap berkelanjutan dari sisi fiskal. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto akan dijaga tetap di bawah 30 persen. Pada Juni 2018, rasio utang terhadap PDB bercokol di angka 29.8 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ke depan akan di bawah itu," ujar Sri Mulyani. Meski demikian, tercatat sejak 2014, rasio utang terhadap PDB Indonesia terus menanjak. pada 2014 rasio itu berada di angka 24,7 persen. Angka tersebut naik di 2015 menjadi 27,5 persen, lalu 28,3 persen di 2016, serta 29,5 persen di 2017.

Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun.

Sri Mulyani menyatakan penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable. Bahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

11 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Stalink di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

Menteri Investasi Bahlil dalam rapat dengan DPR sempat sampaikan minta panggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apa urusannya?


Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

1 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2024 menurun menjadi US$ 398,3 miliar atau sekitar Rp6.522,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS.


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

2 hari lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif bagi penyandang Ddsabilitas diprotes lantaran tak menyoroti masalah yang utama.


Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

2 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah bertambah karena membengkaknya defisit APBN bertujuan untuk membantu rakyat dan menangani pandemi Covid-19.
Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

LPEM FE UI menilai utang Pemerintah sebesar Rp 800 triliun yang jatuh tempo pada 2025-2027 masih dalam batas aman, asal digunakan secara produktif.


Sri Mulyani Permudah Impor Jenazah Hingga Organ Tubuh Lewat Aturan Baru

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Permudah Impor Jenazah Hingga Organ Tubuh Lewat Aturan Baru

Pengiriman jenazah dan abu jenazah hingga organ tubuh manusia kini dipermudah oleh Bea Cukai. Dampak aturan baru ihwal rush handling.


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

3 hari lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

3 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.