Sri Mulyani: Ada Risiko Tekan Defisit Neraca dengan Kurangi Impor

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layar yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis , 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Layar yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis , 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan salah satu langkah mengatasi melebarnya defisit neraca berjalan adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Namun ada dilema juga karena impor berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Sri Mulyani Soal Krisis Turki: Kondisinya Beda Sekali dengan RI

    "Tetapi skenario seperti itu juga harus kita siapkan apabila situasi memang akan semakin dinamis dan menekan," ujar Sri Mulyani di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 13 Agustus 2018.

    Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat ada kenaikan defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan II 2018. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik Yati Kurniati mengatakan defisit pada triwulan II 2018 meningkat US$ 8 miliar atau 3 persen produk domestik bruto (PDB) jika dibanding triwulan sebelumnya sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2 persen PDB.

    Baca: Sri Mulyani Sebut Penyebab Rupiah Loyo ke Rp 14.600 per Dolar AS

    Defisit neraca berjalan merupakan salah satu fokus pemerintah lantaran menjadi salah satu faktor yang mengantarkan nilai tukar rupiah melesu ke angka Rp 14.600, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat pada triwulan II sebesar 5,27 persen.

    Sri Mulyani menyebutkan upaya pemerintah menekan impor adalah mengalihkan barang modal yang biasanya diimpor ke produk dalam negeri. Salah satu contohnya adalah upaya pemerintah memperluas biofuel B20 alias bahan bakar dengan campuran minyak sawit 20 persen.

    Selain itu, komponen yang ia soroti kerap diimpor adalah barang modal untuk infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. "Mereka sebetulnya memiliki policy TKDN (tingkat komponen dalam negeri), tetapi penggunaan komponen dalam negeri selama ini masih belum dipenuhi," ucapnya.

    Karena itu, Sri Mulyani menyatakan hal tersebut menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Ia meyakini peralihan barang impor ke produk lokal bisa membantu Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi sembari menekan defisit neraca berjalan saat ini.

    "Kita tetap bisa mempertahankan dan menjaga momentum apabila yang disebut switching itu atau pengalihan expenditure dari tadinya barang import menjadi barang dalam negeri bisa dilakukan cepat," tuturnya.

    Di samping itu, Sri Mulyani berujar upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar rupiah adalah mengajak swasta dan eksportir membawa dolar ke dalam negeri. 

    "Bukan hanya masuk, tapi juga stay di bank dalam negeri lebih lama," kata Sri Mulyani. Menurut dia, suplai dolar ke dalam negeri sangat penting bagi kebutuhan ekonomi dalam negeri. "Caranya, kami terus melakukan persuasi moral dan monitoring," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.