Sri Mulyani Yakin Dapat Penuhi Kebutuhan APBN hingga Akhir Tahun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layar yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis , 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Layar yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis , 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan akhir tahun 2018. Sri Mulyani menuturkan kementeriannya terus meningkatkan kinerja APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan anggaran.

    Baca juga: Sri Mulyani: Program Kesejahteraan Jadi Fokus di RAPBN 2019

    "Memperhatikan kinerja anggaran semester I serta perkembangan asumsi makro hingga saat ini, defisit pada akhir tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 2,19 persen," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

    Sampai dengan Semester I - 2018, Pendapatan Negara dan Hibah mencapai 44,0 persen dari target APBN 2018. Angka tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 41,5 persen. "Capaian tersebut ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 14 persen yoy dibandingkan Semester I - 2017," ujar Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai 42,5 persen dari target APBN 2018. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan 41,9 persen pada periode yang sama tahun 2017. Kualitas belanja, ujar Sri Mulyani, akan difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat pondasi ekonomi.

    Adapun defisit anggaran tercatat sebesar 0,74 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit sebesar 1,29 persen terhadap PDB pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, di akhir Semester I - 2018 keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 10 triliun. "Itu lebih baik dibandingkan defisit sebesar Rp 66,8 triliun pada Semester I 2017," ujar Sri Mulyani.

    Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan II 2018 tetap terjaga. Meski, tekanan global kini tengah mengalami peningkatan. Sri Mulyani yang juga ketua KSSK mengatakan kesimpulan itu diambil dalam rapat berkala KSSK, Kamis pekan lalu.

    Baca: Sri Mulyani Minta Pertamina Segera Ambil Langkah Jaga Kesehatan

    "Berdasarkan  hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama Triwulan II tahun 2018 serta mempertimbangkan perkembangan hingga tanggal 20 Juli 2018," ujar Sri Mulyani. KSSK terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

    KSSK memandang kondisi fundamental dan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari tingkat inflasi yang terjaga dalam beberapa waktu terakhir. Bank Indonesia sebelumnya menyebut tingkat inflasi pada pekan keempat Juli 2018 ada di level 0,25 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.