Sri Mulyani Minta Pegawai Kemenkeu Tidak Berada di Zona Nyaman

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pegawai di Kemenkeu tidak berada di zona nyaman atau comfort zone. Hal tersebut bertujuan agar Kemenkeu menjadi lebih baik.

    Baca: Sri Mulyani Minta Pertamina Segera Ambil Langkah Jaga Kesehatan

    "Saya juga meminta agar dilakukan berbagai pembelajaran terkait kebijakan yang sudah dilakukan agar Kementerian Keuangan tidak berada pada zona nyaman (comfort zone). Semua harus ada perbaikan menuju yang lebih baik. Saya minta anda semua bekerja lebih keras lagi," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya @smindrawati, Senin, 30 Juli 2018.

    Apabila Kementerian Keuangan menjadi lebih baik, kata Sri Mulyani, Indonesia juga akan menjadi lebih baik. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan periode Semester l 2018 di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta.

    Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah, Ini yang Harus Dikritisi

    Pada kesempatan itu dilaporkan beberapa capaian perkembangan program Reformasi Birokrasi di Kemenkeu, antara lain, program secondment antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, telah disetujuinya Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh DPR, piloting SAKTI pada satuan kerja di Kementerian Keuangan dan penetapan Standar Biaya Masukan untuk mendorong efisiensi pada Kementerian/Lembaga. Selain itu juga dipaparkan simulasi e-learning melalui Knowledge Management System Kementerian Keuangan.

    "Saya memberikan arahan agar persetujuan RUU PNBP oleh DPR dijadikan momentum untuk melakukan review atas tarif PNBP dan dampaknya terhadap pelayanan, pengurangan kemiskinan dan pemerataan sebagai implikasi dari pengesahan RUU PNBP," kata Sri Mulyani.

    Baca juga: Sri Mulyani: Program Kesejahteraan Jadi Fokus di RAPBN 2019

    Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu perlu melakukan inovasi kebijakan dan pemikiran untuk mendorong kinerja Kemenkeu menjadi lebih baik lagi. Ia memberikan contoh apa yang harus dilakukan agar Kemenkeu dapat meningkatkan investor dalam negeri sehingga partisipasi investor asing di dalam surat utang (bonds) dapat diturunkan jumlahnya menjadi separuh dari yang sekarang ada.

    "Kalau perlu, kita blusukan untuk melihat siapa yang punya uang sekaligus merumuskan strategi untuk dapat membuat investor lokal tertarik berinvestasi pada Surat Utang Negara (SUN)," kata Sri Mulyani.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.