TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan pentingnya upaya meredam inflasi dari tingkat daerah. Ia pun menyentil para kepala daerah yang tak peduli dengan tak terkendalinya inflasi di daerah dan menganggap percuma jika pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pembenaran.
Baca: Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Tanya Macam-macam ke Investor
“Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, misalnya pertumbuhan ekonomi 5 persen, tapi inflasinya 9 persen. Tekor 4 persen rakyat. Ini harus ngerti kita,” ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2018, Kamis, 26 Juli 2018.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan keberadaan pasokan kebutuhan pokok di daerah distribusi betul-betul dicek, agar inflasi terjaga. Ia pun meminta para kepala daerah untuk responsif saat terjadi kekurangan bahan pokok di wilayahnya.
Baca: Di Depan Jokowi, Gubernur BI Paparkan 4 Strategi Jaga Inflasi
Sikap cepat tanggap itu diharapkan dapat segera menekan inflasi akibat tak meratanya pasokan kebutuhan pokok di tiap daerah. “Kalau tahu berasnya kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur, bel Gubernur Jawa Timur. Kirim misalnya ke daerah yang kurang di provinsi mana,” ujar Jokowi .
Lebih jauh Jokowi menyebutkan terkendalinya inflasi di suatu daerah merupakan bukti kepala daerah bekerja untuk rakyat. Bahkan, ia menyindir kepala daerah yang malah duduk manis di kantor, meski inflasi di daerahnya sudah tinggi.
Jokowi mengaku masih bisa memahami tidak terkendalinya inflasi di suatu daerah karena ada hambatan infrastruktur penunjang di suatu daerah. Meski begitu, ia tetap meminta para kepala daerah untuk responsif, ketika terjadi kekurangan bahan pokok di wilayahnya.
Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) memiliki empat langkah strategis untuk penguatan tim pengendali inflasi, baik di pusat maupun daerah, guna mencapai target inflasi yang stabil dan rendah ke depannya. Indonesia menargetkan inflasi di 2,5-4,5 persen pada 2019 serta 2-4 persen pada 2020 dan 2021.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi ini, empat langkah strategi disiapkan meliputi: upaya menjaga pasokan pangan strategis melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dan upaya menjaga ketersediaan atau kelancaran distribusi dari produsen yaitu petani sampai ke konsumen. Selain itu melalui penguatan kelembagaan antara daerah dan pusat melalui TPI dengan Rakornas, Rapat Koordinasi Daerah, dan sebagainya. Langkah terakhir adalah perbaikan sistem informasi di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis.
