TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan terus membahas kenaikan subsidi energi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami melakukan hitungan dan tentu kami berharap dari Menteri ESDM akan tetap berkomunikasi dengan dewan mengenai kenaikan alokasi subsidi ini," kata Sri Mulyani saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
Baca: Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History
Hari ini Sri Mulyani menyampaikan proyeksi subsidi energi kepada DPR. Sri Mulyani memperkirakan hingga akhir tahun subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun.
"Dalam outlook kami sudah memasukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun," kata Sri Mulyani.
Angka Rp 163,5 triliun, kata Sri Mulyani lebih tinggi dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 94,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan selisih Rp 69 triliun.
Sri Mulyani mengatakan realisasi Subsidi pada semester I akan mencapai Rp 59,5 triliun. Sedangkan prognosis pada semester II akan mencapai Rp 104 triliun.
Baca: Dorong Penerimaan Negara, Ini Cara Sri Mulyani Genjot Rasio Pajak
Sri Mulyani mengatakan hal tersebut sudah dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka.
"Penetapan kenaikan subsidi per liter diperkirakan dibutuhkan untuk menjaga agar pertama dari sisi Pertamina, neraca Pertamina akan tetap terjaga, yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu, maupun dari sisi potensi keuntungan baik dari hulu maupun tekanan yang berasal dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," kata Sri Mulyani.
Adapun belanja non Kementerian atau Lembaga (K/L) pada akhir tahun akan mencapai Rp 640,2 triliun. Hal tersebut lebih tinggi dari target APBN yang sebesar Rp 607,1 triliun. Pada realisasi semester I belanja non K/L akan Rp 262,4 triliun, sedangkan semester II akan mencapai Rp 377 triliun.
