TEMPO.CO, Madiun - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur, membuka program studi baru kereta api atau perkeretaapian pada Tahun Ajaran 2018-2019.
Menurut dia, program studi baru itu layak dibuka seiring telah ditandatanganinya nota kesepahaman antara lembaga pendidikan itu dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
“Ini sudah mulai jalan. Tahun ajaran baru saya harapkan sudah mulai,’’ kata dia seusai menyaksikan penekenan nota kesepahaman di Kantor PT INKA, Madiun, pada Jumat siang, 8 Juni 2018.
Materi pendidikan dalam program studi baru itu, ia melanjutkan, menyesuaikan dengan bidang perkeretaapian. Materi yang diajarkan seperti persinyalan, gerbong, bogie atau sistem kesatuan roda, rel, dan semua hal yang terkait lainnya.
“Saya kepengen (program) ini harus jadi,’’ ujarnya.
Penandatangan nota kesepaham dilakukan oleh Direktur Politeknik Madiun M.Fajar Subkhan dengan Direktur PT INKA Budi Noviantoro. Hadir pula dalam acara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Nasir menyatakan program studi baru itu sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung industri perkeretaapian Indonesia. Maka Politeknik Negeri Madiun perlu kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya antara lain untuk penyedian dosen.
Tenaga profesional PT INKA yang memiliki kompetensi juga dapat diambil untuk menjadi pengajar. Praktisi dan engineer handal PT INKA sebanyak 142 orang.
Menristekditi bahkan menyatakan siap melakukan rekognisi pembelajaran lampau dan menerbitkan nomor induk dosen khusus. Sehingga tenaga profesional yang masa pendidikan terakhirnya diploma 3 atau S1 disetarakan dengan S2 atau S3 sesuai standar minimal jenjang pendidikan bagi dosen.
Langkah itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI).
Jika KKNI dari tenaga profesional PT INKA memenuhi syarat mengajar bidang kereta api di Politeknik Negeri Madiun, menurut Nasir, akan dimasukkan di level 8 atau 9. Adapun cara mengukurnya melalui Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia seperti yang dilakukan di Politeknik Maritim Indonesia di Semarang.
