Rabu, 17 Oktober 2018

Menteri PUPR: Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran Rerata 10 Persen

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Tol Jakarta Merak. dok.TEMPO

    Ilustrasi Tol Jakarta Merak. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan masih membahas diskon tarif tol yang akan diberikan saat arus mudik berlangsung. "Jadi berlakunya rata-rata 10 persen," tuturnya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 18 Mei 2018.

    Basuki mengatakan pemberian tarif tersebut merupakan kesepakatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun waktu penetapan diskon tersebut masih akan dibahas bersama BPJT dan BUJT. "Tergantung mereka (BPJT) sendiri, nanti saya bikin SK-nya," ujarnya.

    Baca: Bank Mandiri Tawarkan Promo Diskon 50 Persen Selama Bulan Ramadan

    Diskon tersebut akan diterapkan di semua jalan tol. Bukan hanya di Jalan Tol Trans-Jawa, diskon tersebut juga akan berlaku di jalan tol luar Jawa dan jalan tol Jabodetabek. Basuki menjelaskan, manajemen kemacetan akan diatur oleh Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.

    Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, tarif normal tol Golongan I Jakarta-Merak Rp 48 ribu, Jakarta-Ciawi Rp 6.500, Jakarta-Bandung Rp 61.500, Jakarta-Semarang Rp 173 ribu, dan Jakarta-Surabaya Rp 344 ribu.

    Kemudian tarif normal tol Golongan I Semarang-Surabaya Rp 171 ribu, Surabaya-Malang Rp 18 ribu, dan Surabaya-Pasuruan Rp 22 ribu.

    Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menuturkan ada empat jenis fasilitas pelayanan yang ada di sepanjang jalur top di Pulau Jawa. "Rata-rata jarak fasilitas layanan 26 kilometer," ucapnya.

    Arie mengatakan akan meningkatkan jumlah toilet, khususnya wanita, agar tidak terjadi penumpukan terlalu lama. Dia juga akan memberlakukan contraflow untuk menghindari kemacetan akibat penumpukan di tempat peristirahatan.

    Baca berita tentang diskon lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.