Rabu, 17 Oktober 2018

Marak Bom, Anggaran Penanggulangan Terorisme Tak Ditambah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota polisi bersenjata berjaga saat umat Muslim melaksanakan salat Idul Fitri 1437 di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar, Bali, 6 Juli 2016. Keamanan diperketat saat umat Muslim melaksanakan Shalat Eid pasca teror bom bunuh diri di Polres Surakarta, Jawa Tengah kemarin. TEMPO/Johannes P. Christo

    Sejumlah anggota polisi bersenjata berjaga saat umat Muslim melaksanakan salat Idul Fitri 1437 di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar, Bali, 6 Juli 2016. Keamanan diperketat saat umat Muslim melaksanakan Shalat Eid pasca teror bom bunuh diri di Polres Surakarta, Jawa Tengah kemarin. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya belum mengusulkan tambahan anggaran penanggulangan terorisme menyusul terjadinya rentetan teror belakangan ini.

    "Realisasi belanja saat ini masih sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Sampai saat ini di Kementerian Keuangan belum mengusulkan penyesuaian anggaran polisi dan penanggulangan terorisme," ujar Askolani di kantornya, Kamis, 17 Mei 2018.

    Baca: Menpan RB: Alokasi Anggaran Instansi Masih Seperti Bagi-bagi Kue

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan sampai 30 April 2018, realisasi serapan anggaran institusi Kepolisian RI tercatat mencapai Rp 16,88 triliun atau 17,26 persen dari alokasi anggaran yang ada sebesar Rp 95,03 triliun.

    Realisasi anggaran institusi Polri merupakan yang ketiga terbesar setelah Kementerian Kesehatan dengan realisasi Rp 22,95 triliun, lalu Kementerian Pertahanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22,86 triliun. "Mudah-mudahan anggaran yang ada saat ini bisa mencukupi untuk bisa memperkuat tugas polisi dan penanggulangan terorisme, serta dibantu TNI untuk mengatasi masalah terorisme," kata Askolani.

    Terkait dengan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sebelumnya mengkritik penetapan besar anggaran oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah karena tak sedikit yang belum memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dicapai. "Penetapan besaran anggaran masih seperti ‘bagi-bagi kue’ semata," tuturnya di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

    Hal itu disampaikan Asman dalam acara penandatanganan kerja sama pengembangan aplikasi e-performance based budgeting untuk pemerintah daerah dan penyerahan laporan hasil review atas laporan kinerja pemerintah pusat tahun 2017. Ia menyebutkan, dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2017, masih banyak kekurangan dalam mengungkap data atau informasi terkait dengan capaian kinerja pemerintah pusat. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.