Rabu, 14 November 2018

Susi Pudjiastuti: Komitmen Jokowi Jadikan Laut NKRI Berdaulat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kiri), menumpang perahu karet untuk meninjau lokasi keramba ikan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau

    Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kiri), menumpang perahu karet untuk meninjau lokasi keramba ikan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau "offshore" di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Pangandaran, 24 April 2018. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menjelaskan, dua per tiga atau 70 persen wilayah Indonesia adalah perairan. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada para nelayan untuk berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kita harus betul-betul bersyukur dan berterima kasih dengan komitmen, dan apresiasi dari Bapak Presiden terhadap kelautan Indonesia," kata Susi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

    Susi melanjutkan, "Beliau lah yang dengan segala komitmen yang penuh menjadikan laut NKRI ini menjadi berdaulat, penuh hanya untuk nelayan dan perikanan Indonesia."

    Baca: 50 Ton Bahan Bom Ikan Disita, Susi Pudjiastuti SMS Tito Karnavian

    Susi menuturkan, tanpa komitmen Jokowi, kedaulatan laut Indonesia hanya mimpi. Ia mencontohkan bahwa komitmen yang dilakukan Jokowi adalah dengan membentuk satuan tugas untuk menindak kapal-kapal asing yang selama ini mengambil sumber daya perikanan. Selain itu, Jokowi juga memberikan kemudahan dalam hal perizinan.

    Sedangkan kementeriannya hanya tinggal menindaklanjuti. Misalnya, dia menyebutkan bahwa kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) kini tak perlu membuat surat laik operasi (SLO) setiap kali melaut. "Sudah tahu belum? Belum? Lho itu sudah diberikan kepada Bupati dan Gubernur pada tanggal 7 November 2014. Jadi sudah tidak perlu lagi izin-izin kalau kapalnya di bawah 10 GT. Itu sudah jelas ya," katanya.

    Untuk kapal berukuran 10-30 GT, Susi mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan pejabat pemerintah provinsi untuk memudahkan perizinannya. Sedangkan kapal berukuran lebih dari 30 GT, Susi mengatakan perizinannya sudah bisa dilakukan secara online dan membuka gerai bersama.

    Menurut Susi, pemerintah juga memberikan asuransi terhadap nelayan. Premi klaim asuransi nelayan jika meninggal di laut sebesar Rp 200 juta, jika meninggal di daratan sebesar Rp 160 juta, jika cacat tetap Rp 100 juta, dan untuk berobat Rp 20 juta. "Dan itu penuh dibayar oleh pemerintah," kata Susi menegaskan.

    Lebih lanjut, Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa nilai ekspor perikanan juga menunjukkan kenaikan. Pada kuartal 1 tahun ini, nilai ekspor perikanan naik 5 persen dibandingkan kuartal tahun lalu. "Berarti kinerja hasil tangkapan para nelayan juga membaik," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?