TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pejabat Kementerian Keuangan berinisial YP sudah dipantau terkait pengurusan anggaran di daerah. "Terkait AMS (Amin Santono) itu memang Rp 400 juta, nah untuk YP (Yaya Purnomo) itu kami amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu malam, 5 Mei 2018.
Dalam perkara ini, Yaya Purnomo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan perantara dari pihak swasta Eka Kamaluddin. Suap berasal dari pengepul yang juga kontraktor proyek yaitu Ahmad Ghiasti.
Amin menerima suap Rp 400 juta yang diberikan secara tunai sedangkan Eka sebagai perantara mendapat Rp 100 juta melalui transfer.
Baca: Suap Bupati Mojokerto, KPK Geledah Dua Perusahaan Telekomunikasi
Namun dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 4 Mei 2018, KPK juga mengamankan emas batangan dan uang dalam rupiah maupun mata uang asing yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram; uang Rp 1,844 miliar termasuk R p400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah; serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.
"Uang (di luar Rp 400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP, karena yang bersangkutan menerima uang 100 dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kami punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," ungkap Agus.
KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus sejak Desember 2017 setelah mendapat informasi dari masyarakat. "Setelah Desember itu kami mengamati teman di kementerian lalu ada tukang pengumpul dua wilayah yang kemudian kami dalami di luar OTT hari ini, jadi (uang) ada yang melalui pengumpul maupun langsung, jadi ini menyangkut beberapa daerah, ada beberapa kabupaten dan kota, jadi ini masih berkembang tapi kami tidak bisa mendetailkan daerah mana saja," jelas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
KPK juga masih mendalami apakah uang Rp 400 juta yang diterima Amin juga terkait dengan pencalonan anak Amin, Yosa Octora Santono dalam pemilihan bupati Kuningan 2018. "Kami juga perlu mendalami apakah untuk pembiayaan anaknya, itu belum jelas betul tapi akan kita dalami. Biasanya kalau sudah di dalam yang bersangkutan menawarkan jadi 'justice collaborator' akan lebih banyak lagi info terbuka," kata Agus.
Pasal yang disangkakan kepada Amin, Eka dan Yaya adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.
Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.
Baca berita tentang Amin Santono lainnya di Tempo.co.
