Jusuf Kalla Usul Dana Kelola BPJS Ketenagakerjaan untuk Rusunawa

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah di Jakarta, 28 Maret 2018. Rapat kerja dihadiri oleh Bupati, Walikota dan Ketua DPRD seluruh Indonesia. TEMPO/Subekti.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah di Jakarta, 28 Maret 2018. Rapat kerja dihadiri oleh Bupati, Walikota dan Ketua DPRD seluruh Indonesia. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menginvestasikan dana kelolanya untuk pembangunan rumah susun sewa sederhana.

    "Saya sarankan sejak dulu di Batam dan sebagainya, dengan begitu dapat bermanfaat dalam jangka pendek tapi terjaga nilainya untuk jangka panjang," kata JK dalam pidatonya di pembukaan seminar BPJS Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

    Baca juga: Jusuf Kalla Ingin Istirahat dari Pilpres 2019

    Kalla melihat persoalan yang kerap dialami perusahaan asuransi di Indonesia adalah bukan cara menjual produk atau menagih dana masyarakat, melainkan bagaimana menginvestasikan dana yang ada. Padahal, kata JK, para pekerja akan mengambil manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka panjang.

    JK mengatakan dana pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang begitu besar tidak akan bernilai jika hanya diinvestasikan untuk membeli surat utang dan deposito. Sebab, jika sewaktu-waktu tingkat suku bunga turun, akan mempengaruhi bunga deposito. Selain itu, inflasi dan nilai tukar turut berpengaruh terhadap pendapatan BPJS Ketenagakerjaan untuk 10-20 tahun ke depan.

    Dana kelola BPJS Ketenagakerjaan 2017 mencapai Rp 320 triliun. JK mengatakan biasanya lembaga penjamin sosial di luar negeri sudah menggunakan dana sebesar itu untuk investasi di mana-mana. Jika dana hanya untuk investasi penyertaan biasa, JK memperkirakan akan ada masalah bila nanti timbul krisis.

    "Semua orang ingin pemutusan mengambil dananya, itu bagaimana terjadi, bagaimana menyelesaikan itu semuanya. Jadi semua harus berjaga-jaga dan itu dibutuhkan keahlian," katanya.

    Menurut JK, BPJS Ketenagakerjaan bisa menginvestasikan dana kelolanya untuk hal yang berkaitan langsung dengan buruh, seperti pembangunan rusunawa. Sehingga pekerja dapat merasakan langsung nilai manfaat dari iuran yang dibayarkannya setiap bulan.

    "Pekerja mengetahui bahwa kalau saya bayar iuran atau perusahaan memotong untuk iuran kepada BPJS, langsung ada gunanya, saya bisa punya tempat tinggal, daripada bayar kos-kosan yang jauh," kata Jusuf Kalla.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.