Rabu, 25 April 2018

KPPU Awasi Tuntutan Sopir Ojek Online Grab dan Gojek Soal Tarif

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi ojek online, Grabbike, tengah mengantre produk Sang Pisang di outlet Markobar, Cikini, Jakarta Pusat untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengenalkan produk milik Kaesang Pangarep, Ahad, 11 Maret 2018TEMPO/Andita Rahma

    Pengemudi ojek online, Grabbike, tengah mengantre produk Sang Pisang di outlet Markobar, Cikini, Jakarta Pusat untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengenalkan produk milik Kaesang Pangarep, Ahad, 11 Maret 2018TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memantau tarif batas atas dan batas bawah angkutan roda dua yang ditentukan Grab dan Gojek. Berbeda dengan tarif angkutan roda empat berbasis aplikasi atau taksi online, tarif ojek online belum mendapat payung hukum dan masih ditentukan sepihak oleh para aplikator.

    Direktur Merger KPPU Deswin Nur mengatakan penentuan tarif harus mempertimbangkan keberadaan moda transportasi lain. "Dalam pasarnya, mereka (aplikator) kan bersaing dengan angkot, bus, atau taksi," ujar Deswin pada Tempo, Senin, 16 April 2018.

    Menurut dia, persaingan usaha antarmoda bisa terindikasi tak sehat jika tarif penumpang ojek online dipatok terlalu tinggi. Dia mencontohkan dengan perbandingan tarif taksi dengan tarif ojek online. "Harga taksi per kilometer, misalnya, sebesar Rp 5.000, masak ojek jadi Rp 4.000. Dekat sekali selisihnya, padahal ini roda dua dan empat."

    Baca: Anterin.id, Saingan Baru Grab dan Go-Jek

    Deswin memastikan lembaganya berwenang mengecek langsung perkembangan tarif pada aplikator. Batas tarif dikhawatirkan berubah menyusul munculnya tuntutan sekelompok pengemudi ojek online. Pengemudi menuntut kenaikan tarif dari Rp 1.600 menjadi Rp 3.250-3.500 per kilometer.

    Meski demikian, KPPU tak berhak mengintervensi metode penentuan tarif yang masih menjadi domain aplikator. Alasannya, belum ada payung hukum yang jelas untuk operasional ojek online. Moda tersebut pun belum masuk kategori kendaraan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    "Jika melihat harga terus naik setelah ada demo, kami bisa menanyakan mekanisme penetapan tarif. Tapi aplikator berhak menolak menginformasikan," ucap Deswin. "Kecuali, jika kami buka sebagai kasus (dugaan monopoli harga), mereka wajib memberi tahu."

    Manajemen Grab saat ini masih menolak usul kenaikan tarif. Tarif yang terlalu tinggi, menurut Grab, bisa merusak minat pelanggan Grab dan justru menurunkan pendapatan para pengemudi.

    Adapun Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita menuturkan perusahaannya berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Namun dia menolak membahas ketentuan tarif yang dipersoalkan pengemudi roda dua.

    "Tapi, untuk roda empat, tarif Go-Car sudah mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek," tuturnya pada Tempo, Senin, 16 April 2018.


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    10 Insiden Terparah Sebelum Tumpahan Minyak di Balikpapan 2018

    Berikut 10 insiden terparah sebelum 1,26 juta galon tumpahan minyak mencemari perairan Sepinggan hingga Margo Mulyo, Balikpapan pada 31 Maret 2018.