Tarif Ojek Online Rp 1.600 Per Km, Pengemudi Dipanggil DPR

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri Wapres Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla berjalan kaki menuju Museum Gajah lantaran mobilnya terjebak massa aksi pengemudi ojek online,  Jakarta, 27 Maret 2018. TEMPO/Subekti.

    Istri Wapres Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla berjalan kaki menuju Museum Gajah lantaran mobilnya terjebak massa aksi pengemudi ojek online, Jakarta, 27 Maret 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menemui para pengemudi transportasi roda dua berbasis aplikasi alias ojek online hari ini, Rabu, 28 Maret 2018. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah hendak mendiskusikan permintaan pengemudi ojek online. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    "Nanti jam 16.00 WIB di kantor Kepala Staf Presiden," kata Budi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018.

    Menurut Budi, Jokowi meminta Kementerian Perhubungan, Kepala Staf Presiden, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika duduk berdiskusi dengan para pengemudi ojek online. Hal itu agar ditemukan kesepakatan yang menguntungkan pengemudi ojek online dan masyarakat.

    Ketua Umum Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPT JDI) Igun Wicaksono membenarkan bahwa pihaknya diundang mengikuti rapat pembahasan di Istana Negara sore ini. Sebelum menuju Istana, akan ada rapat dengar pendapat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pukul 12.00 WIB. "Perwakilan ada saya dan tim tujuh ojol (ojek online)," ujar Igun.

    Simak: Ini Alasan Hyundai Terlibat Investasi 33 T di Grab

    Ribuan pengemudi ojek online dari Go-Jek dan Grab melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Maret 2018. Ketua Forum Komunitas Driver Online Indonesia M. Rahman T. menuturkan ada dua hal yang menjadi tuntutan pengemudi ojek berbasis aplikasi se-Indonesia, yakni payung hukum dan penyesuaian tarif.

    "Pertama, ojek online harus punya payung hukum agar (pengemudi) mendapat ketenangan. Kedua, kami minta rasionalisasi tarif menjadi Rp 4.000 per kilometer," tuturnya saat melakukan orasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 27 Maret 2018.

    Dia menyatakan tarif yang diterapkan aplikator atau penyedia jasa aplikasi ojek online saat ini sangat minim, hanya Rp 2 ribu per kilometer. Angka itu belum termasuk potongan 20 persen yang harus disetorkan pengemudi ke perusahaan. Dengan demikian, tarif bersih (nett) yang dikantongi pengemudi hanya Rp 1.600 per kilometer.

    LANI DIANA | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.