TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan progres pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang mulai dikerjakan sejak Mei 2015. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN I Made Suprateka mengatakan progres tahap konstruksi proyek mencapai 48 persen atau setara dengan 16.994 MW per Maret 2018.
"Kemajuan kontrak dan konstruksi melejit dengan angka yang cukup signifikan dimana sebagian besar merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap memang membutuhkan waktu konstruksi kurang lebih tiga sampai lima tahun," kata Made dalam keterangan tertulis pada Kamis, 22 Maret 2018.
Baca Juga:
Baca: Jonan Pastikan Progres Proyek Listrik 35 Ribu MW Sesuai Target
Selain itu, Made mengungkapkan tahap kontrak telah mencapai 35 persen atau setara dengan 12,693 MW; tahap pengadaan menyisakan 10 persen atau setara dengan 3,414 MW; tahap perencanaan menyisakan 3 persen; serta tahap COD atau pembangkit yang masuk sistem mencapai 1.504 MW.
Made mengatakan pembangunan jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) juga mengalami kemajuan. Hingga Februari 2018, sepanjang 9.617 kilometer sirkit (kms) jaringan transmisi telah beroperasi; 20.620 kms dalam tahap konstruksi; dan 16.553 dalam tahap pra konstruksi.
“Capaian transmisi yang operasi mencapai 21 persen dari total 46 ribu kilometer yang harus dibangun, dan 44 persen dalam tahap pengerjaan,” kata Made.
Baca: Jonan Jamin Tarif Dasar Listrik Tak Berubah hingga 2019
Untuk Gardu, Made mengatakan dari 109.459 MVA yang harus dibangun, sebanyak 37.628 MVA telah beroperasi, 38.289 MVA dalam tahap konstruksi dan 33.542 dalam tahap pra konstruksi. “Ini lebih bagus lagi, karena sudah lebih dari 30 persen beroperasi," kata dia.
Menurut Made, percepatan proyek tersebut tercapai setelah Jokowi mengeluarkan dua Peraturan Presiden dalam kurun waktu setahun, yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016.
Selain itu, Made mengatakan program listrik 35 ribu MW dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
