KKK: 34 Proyek Elevated Bisa Dilanjutkan Lagi

Sejumlah kendaraan terjebak macet karena penyempitan jalan, proyek Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Blok M, Jakarta, 27 April 2015. Pengerjaan MRT di kawasan tersebut, telah memasuki tahap pembangunan pondasi jalan layang atau elevated, dari Fatmawati-Blok M yang dijadwalkan rampung pada April 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) Syarief Burhanuddin, mengatakan 34 dari 37 proyek yang menggunakan konstruksi melayang atau proyek elevated yang dilakukan penghentian sementara sudah menyampaikan dokumen dan melakukan pemaparan di depan tim KKK. Dari 34 proyek tersebut, 30 diantaranya merupakan proyek jalan tol.  

“Dalam melakukan evaluasi, KKK menggunakan delapan kriteria penilaian,” kata Syarief yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 28 Februari 2018.

Kriteria tersebut yaitu desain dapat dibangun dengan selamat, memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu sesuai SNI, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP), dan terakhir keberadaan konsultan pengawas.

Syarief meminta kepada pemilik atau pelaksana proyek elevated yang dihentikan sementara pekerjaan konstruksi layangnya untuk segera menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan evaluasi. “Untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi, KKK telah membuka kantor sekretariatnya termasuk hari Sabtu dan Minggu, untuk menerima dokumen, memberikan layanan konsultasi,” ucap dia.

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan, namun meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi. “Kecepatan penting tetapi keselamatan harus diutamakan,” ujar dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor harus dengan pengawasan dan persetujuan konsultan pengawas yang dipekerjakan dalam proyek tersebut. “Konsultan pengawas harus melihat secara detil tahapan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tidak bisa dilanjutkan tanpa persetujuan konsultan pengawas.”

Ia menuturkan terdapat delapan kriteria pekerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok atau gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem hanging scaffolding, balance cantilever precast atau in situ, launcher beam atau frame, pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari 5, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari 4 dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.






Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

18 hari lalu

Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

PUPR menyebut sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai.


7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

32 hari lalu

7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

DKI Jakarta menawarkan 15 proyek infrastruktur pada ajang Jakarta Investment Forum 2022 yang diadakan bersamaan U20 Mayor Summit.


PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

13 Juli 2022

PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII telah memberikan penjaminan kepada 42 proyek investasi dengan total nilai investasi Rp 476 triliun.


Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

9 Juni 2022

Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

Dodi Reza Alex disebut memerintahkan seseorang untuk mengatur persentase uang jatah bagiannya dari setiap proyek infrastruktur


Jokowi Pamer Bisa Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol

14 April 2022

Jokowi Pamer Bisa Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol

Selama tujuh tahun menjadi Presiden, Jokowi mengatakan sudah ada 1.900 kilometer jalan tol terbangun.


Bupati Nonaktif Dodi Reza Alex Akan Jalani Sidang di PN Palembang

11 Februari 2022

Bupati Nonaktif Dodi Reza Alex Akan Jalani Sidang di PN Palembang

Dodi Reza Alex menjadi tersangka kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin


KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat

31 Januari 2022

KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat

"Sejauh ini dari perhitungan sementara berjumlah sekitar Rp 2,1 miliar," ujar Ali soal penggeledahan di kantor Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana.


LPSK Siap Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

25 Januari 2022

LPSK Siap Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

LPSK akan memberikan perlindungan bila ada laporan dan permintaan dalam perkara kerangkeng manusia yang diduga libatkan eks Bupati Langkat.


Kasus Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah 6 Kantor Dinas

24 Januari 2022

Kasus Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah 6 Kantor Dinas

Dari penggeledahan, penyidik KPK mengambil bukti berupa dokumen tentang aliran uang dan barang bukti elektronik.


KPK Sita Dokumen Aliran Uang dalam Kasus Suap Proyek di Buru Selatan

24 Januari 2022

KPK Sita Dokumen Aliran Uang dalam Kasus Suap Proyek di Buru Selatan

KPK saat ini masih mengumpulkan bukti di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus suap proyek di Buru Selatan