Pemerintah Janjikan Produktivitas Sawit Bukan Penambahan Lahan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan akan meningkatkan produktivitas sawit dibandingkan mengeluarkan kebijakan penambahan lahan. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Pemerintah akan mendorong sawit pada level intensifikasi bukan ekstensifikasi melalui penambahan lahan.

“Peningkatan produktivitas sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberi arahan untuk menyelesaikan masalah tanah-tanah rakyat di kawasan hutan termasuk kebun kelapa sawit rakyat,” dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 27 Februari 2018.

Hal itu disampaikan oleh Moeldoko usai mengelar pertemuan dengan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia di Bina Graha, Jakarta, 26 Februari 2018. Kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam mengawasi dan mengadvokasi sektor sawit yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia. 

Simak: Jokowi Minta Uni Eropa Hentikan Diskriminasi Kelapa Sawit

Perwakilan kelompok masyarakat sipil tersebut meminta komitmen Pemerintah untuk membentuk tim kerja yang transparan dan terbuka dalam mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Sebagai catatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di sektor kelapa sawit turun dari 70,6% tahun 2011 menjadi 46,3% tahun 2015. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan turun dari 42,3% tahun 2011 menjadi 6,3% tahun 2015. Pada tahun 2016, masih terdapat lebih dari 3 juta ha izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih.

Perwakilan masyarakat sipil  juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mengingat kompleksitas perizinan kelapa sawit melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk penegak hukum. Pada tahun 2016, KPK telah membuat kajian tentang Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit yang diharapkan dapat membantu mencegah praktik korupsi perizinan dan penggelapan penerimaan negara dari sektor kelapa sawit.

Menindaklanjuti masukan kelompok masyarakat sipil tersebut Moeldoko mengatakan akan mempelajari masukan-masukan terlebih dahulu. Selain itu, menindaklanjuti masukan dalam waktu dekat, Kepala Staf Kepresidenan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas.

Diharapkan kebijakan yang baru diharapkan dapat mendorong produktivitas perkebunan sawit Indonesia mencapai 8 ton/ha/tahun. Saat ini, produktivitas Indonesia baru mencapai 2-4 ton/ha/tahun, masih kalah dari Malaysia yang bisa mencapai 10 ton/ha/tahun.






Sultan Ternate Hidayatullah Sjah Beri Gelar Jokowi sebagai Pangeran Bangsawan

50 menit lalu

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah Beri Gelar Jokowi sebagai Pangeran Bangsawan

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Kaicil Joko Widodo Dada Madopo Lamo


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

2 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

2 jam lalu

Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

Jokowi berharap Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi daerah penghasil aspal bukan sebagai industri tambang yang tidak memiliki nilai tambah.


Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

3 jam lalu

Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luhut bercerita banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

3 jam lalu

Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara


Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

3 jam lalu

Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

Presiden Jokowi ke Kota Maluku Utara. Apa saja destinasi wisata unggulan di sekitar Sofifi?


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

11 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

13 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

13 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

14 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.