Kemenhub Targetkan Dana Rp 6 Triliun untuk Program Padat Karya

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengunjungi proyek Padat karya Tunai di Gowa, Sulsel, Kamis, 15 Februari 2018. (facebook.com)

    Presiden Jokowi mengunjungi proyek Padat karya Tunai di Gowa, Sulsel, Kamis, 15 Februari 2018. (facebook.com)

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kemenhub telah mengucurkan dana untuk program padat karya tunai sebesar Rp 1,2 triliun, dan telah memperkerjakan 70 ribu orang dalam durasi 6 bulan. Budi menargetkan Kemenhub bisa memperoleh dana sekitar Rp 5-6 triliun untuk mendorong program padat karya tunai di tahun 2019.

    "Saya ingin ini built-in bukan sampingan, tapi juga pekerjaan umum. Ya mengecat pesawat, melakukan pembersihan di dalam. Itu mereka yang belum kerja jadi kerja," ujar Budi di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Tangerang, Sabtu, 24 Februari 2018.

    Budi mengakui program ini mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya kalangan pengangguran yang sulit memperoleh kesempatan kerja. Selain itu, program ini juga dinilai lebih mendidik masyarakat ketimbang program bantuan langsung tunai (BLT).

    "Kalau BLT kan mereka enggak kerja, dapat duit secara cuma-cuma dan membuat mereka malas. Kalau ini mereka kerja," ucap dia. Budi mengatakan masyarakat yang ikut dalam program padat karya ini digaji sebesar Rp130 ribu per hari. "Itu di atas UMR kan."

    Budi ingin program padat karya tunai semakin mendorong produktivitas masyarakat dalam kesehariannya, serta mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah. Budi menyebutkan program ini berjalan di 153 bandara di Indonesia.

    Ia juga menjelaskan dalam melakukan rekrutmen, Kemenhub dan setiap kepala bandara setempat melakukan pertemuan dengan pejabat setempat, seperti ketua rukun tetangga maupun ketua rukun warga.

    "Ditanyakan bener mereka memang menganggur bukan yang tadinyaa tukang terus kerja. Yang tukang biar mereka kerja di tempat lain yang sudah ada," kata Budi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.