Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin tidak mempersoalkan permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome. Proyek LRT tengah dikebut karena proses pengerjaan baru mencapai 63 persen. Padahal, fasilitas ini akan digunakan dalam Asian Games Agustus 2018 mendatang.
"Silakan saja, karena yang dihentikan itu pengerjaan konstruksi layang (elevated) saja. Yang lain tidak," kata Syarif dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2018.
Baca: Waskita Yakin Proyek LRT Palembang Selesai Sesuai Target
Syarif, yang juga menjadi Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN) menegaskan pengerjaan infrastruktur elevated LRT Kelapa Gading-Velodrome masih dihentikan sementara. Ia mempersilahkan pihak kontraktor, PT Jakarta Propertindo, untuk segera melaporkan dolumen kelengkapan evaluasi kepada Komite. "Bisa saja hari ini selesai, langsung kami approve (setujui) untuk dilanjutkan," ujarnya.
Selasa kemarin, 20 Februari 2018, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono resmi menghentikan semua proyek infrastruktur layang elevated pasca insiden kecelakaan kerja di Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Tol Becakayu, Jakarta Timur. Ia mengaku telah meneken surat penugasan kepada Komite Keselamatan yang dipimpin Syarif, untuk mengevaluasi seluruh proyek tersebut.
Tak ayal, pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome pun ikut terkena imbas. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim LRT tersebut tidak terkena pemberhentian sementara. "Saya nelpon nih Pak karena khawatir, baca beritanya kok moratorium. Terus beliau jelaskan tidak, apalagi LRT, mau dipakai Asian Games itu sama sekali tidak ada," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.
Selain proyek LRT itu, Syarif menjelaskan saat ini sebenarnya telah ada proyek yang disetujui untuk dilanjutkan, salah satunya proyek jembatan di Papua. Hari ini pukul 14.00 WIB, PT Adhi Karya (Persero) Tbk pun telah melaporkan dokumen evaluasi kepada komite. "Jadi ini soal bagaimana lebih aktif, jangan minta hanya kami yang aktif, pemerintah provinsi DKI harus aktif juga," tutur Syarif.
