TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan menteri adalah jabatan politis sehingga sangat mungkin untuk tidak selalu dipegang orang yang sama dalam kurun waktu yang lama. Oleh karena itu ia legowo jika masih ada pihak yang tak mendukung kebijakan yang diambilnya.
Meski begitu, Susi tetap berharap kebijakannya dapat didukung berbagai pihak. "Jabatan menteri ini jabatan politis," kata Menteri Susi dalam Forum Bisnis dan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di kantor KKP, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.
Baca: Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Perintah Jokowi
Menurut Susi, dengan integritas yang ada dirinya telah berhasil mengeluarkan kebijakan untuk membersihkan illegal fishing di kawasan perairan nasional. Namun saat ini, ia mengemukakan adanya indikasi banyak ikan yang dialihkan ke perbatasan karena di sana menunggu kapal-kapal yang akan menampung hasil tangkapan nelayan Indonesia (transshipment).
Dengan alih muatan tersebut, maka ikan dari Indonesia dinilai juga bakal tercatat sebagai ekspor dari negara lain. Untuk itu, Menteri Susi mengutarakan harapannya agar pengusaha dapat segera aktif melakukan berbagai langkah guna mengatasi permasalahan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengutamakan pembangunan di sektor maritim, termasuk di dalamnya adalah kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja. "Langkah itu telah berjalan selama tiga tahun dan tampak telah membuat kebijakan dan melakukan langkah yang dianggap dapat mengatasi persoalan pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, pelarangan 17 jenis alat tangkap dan lain-lain," kata Jazuli pada awal pekan lalu.
Namun dia menilai, selama tiga tahun ini selalu muncul persoalan di masyarakat misalnya penerapan larangan alat tangkap termasuk cantrang dan persetujuan impor garam industri. Kedua persoalan tersebut, menurut Jazuli, belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali sehingga solusi yang diharapkan bukan bersifat sementara.
Selain masalah pelarangan cantrang ataupun impor garam, kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti lainnya yang sempat menimbulkan polemik besar terkait dengan penenggelaman kapal pencuri ikan. Khusus soal ini, kemudian marak demonstrasi oleh sejumlah kalangan nelayan di sejumlah daerah yang pada akhirnya berujung pada demonstrasi besar-besaran di depan istana. Bahkan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan saat itu menyampaikan ketidaksetujuannya atas penenggelaman kapal.
