PUPR Segera Bangun Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi di Papua

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di atas jalan kayu di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, 26 Januari 2018. Lokasi wilayah yang terpencil membuat wabah campak menjadi terus merebak. ANTARA

    Warga melintas di atas jalan kayu di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, 26 Januari 2018. Lokasi wilayah yang terpencil membuat wabah campak menjadi terus merebak. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Asmat, Papua. Tim Kementerian PUPR sudah mengunjungi enam distrik di Asmat, yaitu Agats, Atsy, Ayu, Pantai Kasuari, Derkoumur dan Fayit, guna mengetahui kondisi secara langsung sebelum membangun infrastruktur yang sesuai di kondisi daerah tersebut.

    “Yang mendesak adalah infrastruktur air minum dan sanitasi. Memang ada tingkat kemahalan di Papua, minimal tiga kali lipat dibandingkan dengan membangun di tempat lain. Namun harus kami bangun. Seminggu ini kami konsolidasikan semua," kata Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Februari 2018. Menurut dua, desainnya akan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR dan pekan depan sudah dilakukan mobilisasi peralatan.

    Baca: Tingkatkan Pembangunan Papua, Bappenas Kerja Sama dengan IASA

    Arie menuturkan, kondisi Asmat yang memiliki geografis tanah rawa pasang surut sehingga menimbulkan kesulitan untuk mendapat air bersih. “Di sana sulit mendapat air, karena endapan sedimennya rata-rata 200 meter. Sumur bor ada tetapi airnya payau,” ujar dia.

    Menurut Arie, sebenarnya di distrik Agats sudah ada instalasi pengelohan air (IPA) dengan kapasitas 10 liter per detik. Namun, kapasitas tersebut kurang karena baru bisa memenuhi sepertiga penduduk Agats yang berjumlah sekitar 30 ribu jiwa.

    Air yang dihasilkan pun, menurut Arie, masih berwarna coklat. “Untuk itu tahun ini kami akan bangun IPA baru dilengkapi teknologi agar air yang dihasilkan tidak lagi berwarna coklat,” kata dia.

    Baca: Pemerintah Mulai Pengeboran untuk Akses Air Bersih di Papua

    Sedangkan untuk mengatasi kesulitan air bersih, Kementerian PUPR akan membuat penampungan air hujan yang bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. “Curah hujannya sangat tinggi dan menjadi sumber air bersih utama. Namun tantangannya, air hujan miskin kandungan mineralnya,” kata Arie.

    Perbaikan instalasi pengolahan air (IPA) seperti pipa bocor atau pompa yang rusak akan segera dilakukan. Setelah itu, akan ada penambahan pipa untuk memperluas layanan sesuai dengan kapasitas IPA, dan membangun IPA baru bagi daerah yang memiliki sumber air baku.

    Sementara itu, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto mengatakan pembangunan IPA dan sanitasi dilakukan melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). “Pada setiap distrik paling tidak ada 3 desa yang menjadi lokasi Pamsimas. Kapasitas IPA tidak besar yakni 1 liter per detik tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan 500 orang," ujarnya.

    Nantinya, Pamsimas akan melibatkan masyarakat sejak mulai perencanaan. Masyarakat juga akan didampingi oleh tenaga pendamping berpengalaman yang akan tinggal di lokasi selama 1 tahun untuk mengajarkan masyarakat mulai dari perencanaan, operasional dan pemeliharaannya.

    Dwityo mengatakan, rupanya masih banyak rumah yang belum memiliki fasilitas memadai untuk buang air besar. Melalui Pamsimas juga akan dibangun MCK komunal pasang surut dengan menggunakan botol air mineral yang dicacah dan ditambahkan bakteri pengurai. Kementerian PUPR telah memiliki modul septik tank dengan umur fungsi selama 2 tahun dan minim perawatan. Bila sudah mencapai umur fungsinya akan diganti dengan modul baru.

    Pemasangannya akan melibatkan masyarakat melalui program padat karya. Selain di perumahan warga, MCK komunal juga akan dipasang di Puskesmas dan sekolah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.