TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja terkait Kebijakan Satu Peta hari ini, Senin, 5 Februari 2018. Ratas kali ini merupakan yang ketiga kali dilakukan sejak 7 April 2016.
"Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan, wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta, wilayah mana yang belum. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca: Kata BEM UI Soal Rencana Jokowi Mengirim Mereka ke Asmat, Papua
Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan satu peta ini diperlukan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh pelbagai kementerian/lembaga ke dalam satu peta secara integratif.
"Sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan," ucapnya.
Menurut Jokowi, di lapangan masih ditemukan tumpang tindih perizinan dan peta yang berujung dengan konflik dan menghambat laju perekonomian di daerah. Ia mencontohkan di Pulau Kalimantan terdapat lebih kurang 4 juta hektare kawasan hutan yang tumpang tindih dengan perkebunan.
"Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan satu peta rencananya akan dirilis pada 17 Agustus 2018. Hal itu sebagai bentuk arahan langsung dari Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).
Hadir dalam rapat terbatas kali ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Baca berita mengenai Jokowi di Tempo.co.
