Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Target Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Belum Tercapai

image-gnews
Sejumlah petugas melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban tewas akibat ambruknya kontruksi jembatan di komplek TIM Cikini, Menteng, Jakarta, 31 Oktober 2014. Ambruknya Jembatan penghubung Gedung Arsip dan Perpustakaan menewaskan 4 orang dan 5 lainnya luka-luka. TEMPO/ M IQBAL ICHSAN
Sejumlah petugas melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban tewas akibat ambruknya kontruksi jembatan di komplek TIM Cikini, Menteng, Jakarta, 31 Oktober 2014. Ambruknya Jembatan penghubung Gedung Arsip dan Perpustakaan menewaskan 4 orang dan 5 lainnya luka-luka. TEMPO/ M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Faktor kelalaian manusia dinilai menjadi salah satu penyebab utama rentetan kecelakaan konstruksi selama lima bulan terakhir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak menampik bahwa kualitas pekerja konstruksi saat ini belum mengimbangi gencarnya proyek pembangunan yang ada.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin, mengatakan dari total 8,1 juta pekerja bidang konstruksi di Indonesia, baru sekitar 702 ribu orang yang memiliki sertifikat kompetensi. "Jadi belum 10 persen dari target 3 juta tenaga kerja bersertifikat untuk 2019," kata Syarief di Jakarta, kemarin.

Simak: Jumlah Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikat Tak Sampai 10 Persen

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi diperlukan untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari tenaga terampil seperti mandor dan operator, tenaga pengawas, ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Ada pula ketentuan administrasi kontrak, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi yang layak.

Syarief berkata pihaknya mengembangkan metode belajar jarak jauh melalui sistem online bagi tenaga ahli. Adapun tenaga terampil akan disertifikasi di lapangan dengan metode pengamatan. "Ini on site project, dia kerja di lapangan sekaligus training agar bisa disertifikasi. Mandor akan jadi instruktur," katanya.

Menurut dia, standarisasi pun harus dilakukan pada mutu material dan peralatan konstruksi. Namun, kecelakaan dianggap lebih sering dipicu kesalahan operasional. "Contoh saja ada elevator (di lokasi pembangunan) yang tahan beban 10 orang, tapi kenyataannya dipakai lebih dari bebannya. Yang seperti itu bukan salah dalam konstruksi, tapi dalam pelaksanaan."

Pengawasan terhadap konsultan proyek dan kontraktor pun kini diperkuat melalui pembentukan Komite Nasional Keselamatan Konstruksi (KNKK). Komite yang terdiri dari pakar konstruksi Kementerian PU tersebut akan bersifat independen dan berwenang merekomendasikan sanksi untuk kontraktor yang lalai.

"Kami ingin komite ini sama seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, Senin lalu.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun menyorot pentingnya kualitas pekerja sebagai salah satu standar keselamatan di lingkungan konstruksi. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Infrastruktur dan Konstruksi, Erwin Aksa, mengatakan, Indonesia baru memiliki 150 ribu tenaga ahli tersertifikasi pada 2017, baik di level perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Idealnya, tenaga ahli ini harus sekitar 500 - 750 ribu orang," tuturnya.

Erwin mempertanyakan tingginya intensitas kecelakaan di sektor konstruksi sipil. Dalam tiga bulan terakhir, sudah ada sedikitnya 11 kecelakaan konstruksi yang berhubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan. "Padahal resikonya paling rendah dari jenis konstruksi lain seperti di bidang minyak bumi dan gas atau manufaktur."

Minimnya respon pekerja sektor sipil terhadap prosedur kerja dianggap berpengaruh. "Karena anggapan mereka ini pekerjaan rutin sehari-hari. Pekerja malas membaca prosedur," katanya.

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Harry Purwantara, menilai pekerja konstruksi hanya menganggap sertifikasi sebagai persyaratan kerja. Kepedulian untuk meningkatkan kualitas pun rendah.

"Padahal sertifikat adalah dokumen pengakuan kompetensi tenaga kerja, termasuk kemampuan badan usaha (konstruksi). Tapi di negeri ini ada perbedaan persepsi," ujarnya.

Deputi Proyek Manajer PT Citra Waspphutowa, Indra Purnadi, memastikan bahwa pengguna dan penyedia jasa Faktor kelalaian manusia dinilai menjadi salah satu penyebab utama rentetan kecelakaan konstruksi selama lima bulan terakhir. memiliki aturan operasional masing-masing. PT Citra Waspphutowa merupakan pemilik konsesi proyek Jalan Tol Depok-Antasari Seksi 1. Proyek tersebut terganggu oleh insiden jatuhnya enam balok girder pada awal bulan ini.

"Standar konstruksi itu sudah berjalan. Jadi komite (KNKK) itu diaktifkan untuk memastikan prosedur ini dijalankan dan berkelanjutan," katanya pada Tempo.

KARTIKA ANGGRAENI | FAJAR PEBRIANTO | YOHANES PASKALIS PAE DALE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pemalsuan Surat Tanah di Tangerang, Polda Banten Perpanjang Masa Tahanan Kades Wanakerta

15 hari lalu

Kepala Desa Wanakerta Tumpang Sugian (baju oranye) saat ditangkap tim unit Harda dan Bangda Direktorat Kriminal Umum Polda Banten. Foto : istimewa
Kasus Pemalsuan Surat Tanah di Tangerang, Polda Banten Perpanjang Masa Tahanan Kades Wanakerta

Polda Banten telah mengungkap motif dan modus yang dilakukan tersangka Tumpang Sugian dalam kasus pemalsuan surat tanah tersebut.


Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

17 hari lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan Kementerian PUPR bersama Prabowo Subianto


Kronologi Kades Wanakerta Tangerang Serobot 3 Bidang Tanah Warganya dengan Cara Palsukan Surat Tanah

32 hari lalu

Kepala Desa Wanakerta Tumpang Sugian (baju oranye) saat ditangkap tim unit Harda dan Bangda Direktorat Kriminal Umum Polda Banten. Foto : istimewa
Kronologi Kades Wanakerta Tangerang Serobot 3 Bidang Tanah Warganya dengan Cara Palsukan Surat Tanah

Kades Wanakerta mengambil tiga bidang tanah milik warganya. Palsukan surat tanah untuk membuat sertifikat tanah atas nama dirinya.


Kementerian PUPR Dorong Digitalisasi Perumahan

41 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, memberi sambutan pada Proptech Convention and Expo di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat, 23 Agustus 2024. Kementerian PUPR mendorong digitalisasi perumahan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dalam pengelolaan perumahan. Dok. PUPR
Kementerian PUPR Dorong Digitalisasi Perumahan

Penggunaan teknologi digital dalam pembangunan dapat mendorong keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang merupakan prinsip dasar untuk pembangunan properti.


Jokowi Ungkit Sudah Bangun 44 Bendungan dalam 10 Tahun Terakhir

41 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa, 5 Desember 2023. Pembangunan Bendungan Mbay telah dimulai sejak akhir tahun 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkit Sudah Bangun 44 Bendungan dalam 10 Tahun Terakhir

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur. Bendungan ke-44 yang dibangun selama pemerintahnnya.


Kasasi Ditolak MA, Gubernur Jatim dan Kementerian PUPR Harus Pulihkan Sungai Brantas

5 Agustus 2024

Aktivis lingkungan hidup dari Ecoton bersama sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 September 2023. Mereka mendesak pemerintah setempat untuk menutup industri yang mencemari Sungai Brantas serta melakukan rehabilitasi ekosistem Sungai Brantas. ANTARA/Didik Suhartono
Kasasi Ditolak MA, Gubernur Jatim dan Kementerian PUPR Harus Pulihkan Sungai Brantas

Saat ini kerusakan Sungai Brantas dinilai tidak terkendali.


Terkini: BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, ESDM Lanjutkan Pembagian Rice Cooker Gratis

3 Agustus 2024

Roti Okko. rotiokko.com
Terkini: BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, ESDM Lanjutkan Pembagian Rice Cooker Gratis

Mulai Kamis, 1 Agustus 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) mencabut sertifikat halal Roti Okko.


Terkini: Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran Sertifikat Halal Juga Dicabut, Larangan Jual Rokok Eceran dalam PP Kesehatan Diprotes Pedagang

2 Agustus 2024

Roti Okko. rotiokko.com
Terkini: Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran Sertifikat Halal Juga Dicabut, Larangan Jual Rokok Eceran dalam PP Kesehatan Diprotes Pedagang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama resmi mencabut sertifikat halal produk Roti Okko per 1 Agustus 2024.


3 Hal Baru yang Dijanjikan Akan Beroperasi di IKN: Club House hingga Kereta Tanpa Rel

31 Juli 2024

Presiden Jokowi memamerkan ruang kerja Kantor Presiden di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Foto Instagram Jokowi
3 Hal Baru yang Dijanjikan Akan Beroperasi di IKN: Club House hingga Kereta Tanpa Rel

Danis menyebut Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan satu unit club house dan pengisian furnitur di 12 unit rumah dinas menteri di IKN.


Marak Aksi Pemalsuan, Begini 3 Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah

24 Juli 2024

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
Marak Aksi Pemalsuan, Begini 3 Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah

Memastikan keaslian sertifikat tanah adalah langkah krusial untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.