Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jumlah Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikat Tak Sampai 10 Persen

image-gnews
Sejumlah pekerja sedang membongkar rangka besi usai melakukan renovasi gedung di Jakarta, Selasa (11/05). TEMPO/Dinul Mubarok
Sejumlah pekerja sedang membongkar rangka besi usai melakukan renovasi gedung di Jakarta, Selasa (11/05). TEMPO/Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarief Burhanuddin mengatakan sebanyak 720 ribu tenaga ahli konstruksi telah tersertifikasi. Namun di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,1 juta orang.

"Nah enggak sampai 10 persen, kita harap ada percepatan kepada sistem yang mengatur ," ujar Syarief di Menara Kadin, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Simak: Genjot FLPP, Bakal Ada Kredit Konstruksi

Untuk mempercepat itu, Kementerian PUPR memiliki sejumlah strategi yang akan ditempuh. Pertama, pengadaan kelas pelatihan di lapangan langsung. Selain itu terdapat pula pelatihan jarak jauh, dengan meminta para mandor menjadi tenaga pendidik.

"Jadi mandornya yang menjadi instrukturnya nah mandornya kan duluan dapet sertifikat duluan lebih ahli maka dialah yang menjadi instruktur," ungkap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, PUPR mendorong agar para tenaga kerja konstruksi mau mengambil sertifikasi. Syarief menuturkan, pihaknya akan menerapkan mekanisme blacklist berdasarkan undang-undang konstruksi.

Syarief juga mewajibkan agar para kontraktor memaksimalkan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja. "Sebenarnya tidak minim dalam merencanakan kontrak itu sudah K3 dan itu ditempatkan di biaya umum jadi sebenernya ada anggaran disitu," kata Syarief.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mendesak adanya solusi segera dalam menghadapi maraknya kecelakaan konstruksi di tengah masifnya pembangunan Indonesia. "Kejadian akhir-akhir ini agar menjadi perhatian kontraktor karena apabila izinnya dicabut, secara tidak langsung akan menghambat pembangunan yang digenjot pemerintah," ujar Erwin.

Menurut dia, masalah K3 merupakan hal yang perlu diutamakan dengan serius. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu memperkuat pengawasan, jaminan keselamatan kerja dan kualitas infrastruktur guna mengurangi kecelakaan dan kegagalan dalam pembangunan kontruksi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

15 jam lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

1 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

4 hari lalu

Penumpang melintasi rel kereta api pada jam sibuk di stasiun kereta Gare de Lyon, saat karyawan kereta melakukan aksi mogok massal, di Paris, 3 April 2018. Aksi mogok pekerja kereta di Prancis mengganggu kelancaran perjalanan kereta di Eropa terutama untuk rute perjalanan dari Prancis ke Inggris dan Brussels yang dilayani kereta Eurostar. REUTERS
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

6 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos berseloroh tentang pembangunan IKN yang dikebut Kementerian PUPR.


Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

14 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.


Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

21 hari lalu

Presiden Jokowi singgung produk UMKM kerupuk 'Mama Muda' saat memberikan sambutan di BRI Microfinance Outlook 2024, Menara Brilian, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret 2024. TEMPO/ Subekti
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.


Gedung Ramah Lingkungan untuk ASN di Ibu Kota Nusantara

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Gedung Ramah Lingkungan untuk ASN di Ibu Kota Nusantara

Kementerian PUPR siapkan bangunan hijau dan cerdas di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah siapkan 47 tower hijau yang diperu


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

28 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Rekayasa Cuaca untuk Penanganan Banjir Demak, BNPB: 18 Ton Garam Disebar Selama Enam Hari

35 hari lalu

Prajurit TNI Kodim 0716/Demak membersihkan ruang kelas taman kanak-kanak (TK) Marsudi Rini pascabanjir  di Desa Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa 20 Feburari 2024. Ratusan personel dari TNI-Polri, BPBD Kabupaten Demak, lintas instansi dan relawan dari berbagai komunitas bergotong royong melaksanakan karya bhakti pembersihan sejumlah fasilitas umum seperti sekolahan, puskesmas, polsek, dan koramil dan jalan desa setempat guna membantu percepatan penanganan banjir di Kabupaten Demak pada hari ke tiga belas akibat jebolnya Sungai Wulan-Jratun pada Kamis (8/2) lalu. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Rekayasa Cuaca untuk Penanganan Banjir Demak, BNPB: 18 Ton Garam Disebar Selama Enam Hari

Antisipasi banjir di Kabupaten Demak membuahkan hasil, terutama dengan rekayasa cuaca selama enam hari. Tanggul bisa ditambal.