5.000 Perusahaan Pertambangan Menunggak Setoran Reklamasi

Kondisi sebuah desa dekat pertambangan batu bara di kota kecil Kouquan, Daton, Cina, 1 Agustus 2016. Ratusan penduduk diungsikan akibat terdapat aktivitas penambangan batu bara yang beroperasi selama beberapa dekade. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah segera menindak perusahaan pertambangan yang tidak mau menyetor dana jaminan reklamasi dan pemulihan tambang. PWYP mencatat, per Januari 2018, sekitar 5.000 pemegang izin usaha pertambangan tidak kunjung menyetor dana pascatambang.

"Perusahaan yang secara prosedur menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan masih saja dibiarkan leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi," tutur Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho, di Jakarta, kemarin.

Setoran pemulihan tambang adalah kewajiban yang termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Regulasi mengamanatkan dana tersebut harus disetor pemegang izin tambang berstatus eksplorasi dan operasi produksi sejak konsesi diberikan pemerintah.

Absennya pemerintah menagih dana jaminan membuat penambang tidak merestorasi wilayah yang dikeruknya. Aryanto mencontohkan, di Samarinda, Kalimantan Timur, ada 232 lubang tambang di wilayah 32 pemegang izin. Sejak 2012, 28 nyawa anak melayang karena lubang tersebut.

Kementerian Energi sebenarnya sudah memberikan sanksi berupa penghentian operasi sementara bagi penambang bandel ini melalui surat edaran nomor 1187/30/DJB/2017 pada Juni tahun lalu. Namun, menurut anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia, Carolus Tuah, surat itu tidak efektif karena hanya menambah 2 persen setoran pascatambang.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Djohansyah, sebelumnya menyesalkan pemerintah yang tetap memberikan status clean and clear kepada penunggak setoran pascatambang. Status ini berfungsi supaya pemegang izin bisa melanjutkan operasi dan mendapat izin ekspor bahan tambang ke luar negeri.

Merah juga melaporkan sekitar 95 persen izin tambang di Kalimantan Barat masih tumpang tindih di kawasan hutan. Perusahaan juga tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Padahal syarat ini adalah yang utama supaya penambang mengantongi status bebas masalah.

Menurut dia, permasalahan terjadi lantaran tim Koordinasi dan Supervisi Mineral Batubara hanya fokus mengurus izin yang menunggak kewajiban keuangan, seperti royalti, iuran tetap, dan penjualan hasil tambang. Padahal penambangan yang tidak mematuhi aturan lingkungan justru lebih merugikan masyarakat sekitar.

Merah mencontohkan, sampai saat ini pengawasan dokumen lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan, masih lemah. Menurut dia, banyak perusahaan yang membuat dokumen amdal bodong. Mulai praktik salin tempel dokumen, hingga merekayasa partisipasi masyarakat. Lantaran amdal yang bermasalah, Jatam mencatat ada 39 konflik masyarakat dengan perusahaan tambang. "Ada juga rujukan dan rekomendasi yang sudah kedaluwarsa," kata Merah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono mengatakan kewenangan mencabut izin ada pada pemerintah daerah. Sebagai langkah intervensi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya merekomendasikan pembekuan izin kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Daftarnya sudah diserahkan," tutur Bambang, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Merah menganggap Kementerian Energi “melempar kewenangan”. Menurut  dia, Peraturan Menteri Energi Nomor 43 Tahun 2016 memperbolehkan pemerintah pusat mencabut izin perusahaan pertambangan bermasalah yang diterbitkan pemerintah daerah.






Komut PT Timah Semprot Dirut dan Direktur Operasi Soal Reklamasi Lahan Eks Tambang

4 jam lalu

Komut PT Timah Semprot Dirut dan Direktur Operasi Soal Reklamasi Lahan Eks Tambang

Komisaris Utama PT Timah Tbk. Muhammad Alfan Baharuddin mendesak jajaran direksi untuk menjalankan pola reklamasi .


Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

22 jam lalu

Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

Alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun drastis pada tahun ini.


PPATK Sebut Rp 1 Triliun Lebih Hasil Tambang Ilegal Mengalir ke Partai Politik

6 hari lalu

PPATK Sebut Rp 1 Triliun Lebih Hasil Tambang Ilegal Mengalir ke Partai Politik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan ada lebih dari Rp 1 Triliun dana hasil pertambangan ilegal yang mengalir ke partai politik.


Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol

6 hari lalu

Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol

Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak Jalan Berbayar, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Reklamasi Ancol


Hillcon Bidik Dana Segar Rp884,6 Miliar Lewat IPO, Berapa Harga Saham yang Ditawarkan?

13 hari lalu

Hillcon Bidik Dana Segar Rp884,6 Miliar Lewat IPO, Berapa Harga Saham yang Ditawarkan?

PT Hillcon akan melepas 442,3 juta saham kepada publik atau mencapai 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor Hillcon setelah IPO.


KPA : Terdapat 212 Konflik Agraria Sepanjang 2022

18 hari lalu

KPA : Terdapat 212 Konflik Agraria Sepanjang 2022

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2022. Dalam catatannya, KPA menyebut 212 konflik agraria terjadi sepanjang tahun.


Prediksi Harga Batu Bara 2023 Masih Tinggi, Indo Tambangraya Megah Sebut Dua Sentimen

28 hari lalu

Prediksi Harga Batu Bara 2023 Masih Tinggi, Indo Tambangraya Megah Sebut Dua Sentimen

Perusahaan tambang PT Indo Tambangraya Megah Tbk.(ITMG) memproyeksikan harga batu bara masih bisa terjaga di level yang tinggi pada 2023.


Kaleidoskop 2022: Kisruh Pertambangan Sepanjang Tahun, dari Wadas sampai Sangihe

28 hari lalu

Kaleidoskop 2022: Kisruh Pertambangan Sepanjang Tahun, dari Wadas sampai Sangihe

Lima masalah tambang menjadi sorotan oleh publik karena langsung bersingungan dengan masyarakat dalam kaleidoskop 2022.


PNBP Sektor Pertambangan 2022 Capai Rp173,5 Triliun, 170 Persen dari Target

29 hari lalu

PNBP Sektor Pertambangan 2022 Capai Rp173,5 Triliun, 170 Persen dari Target

Selain batu bara, sebagian besar produk pertambangan lain juga terus mengalami kenaikan harga, seperti konsentrat tembaga dan konsentrat besi.


5 Peserta Aksi Mogok Makan di Kantor Komnas HAM Dilarikan ke Rumah Sakit

40 hari lalu

5 Peserta Aksi Mogok Makan di Kantor Komnas HAM Dilarikan ke Rumah Sakit

Mereka menuntut Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada korban.