TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia hari ini memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menggelar rapat dengar pendapat ihwal kebijakan impor beras. Ketua Komisi Perdagangan Teguh Juwarno menyampaikan rapat ini dilakukan untuk membahas kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton.
"Termasuk soal gejolak peningkatan harga beras," kata Teguh di ruang rapat Komisi VI, DPR RI, Kamis, 18 Januari 2018. Teguh menyebut polemik impor beras akhir-akhir ini terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah menata mata rantai pasokan beras.
Enggartiasto Lukita hadir didampingi sejumlah direktur jenderal di Kementerian Perdagangan. Juga Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Djarot Kusumayakti dan perwakilan dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PT PPI.
Sebelumnya, untuk mengatasi kenaikan harga beras medium, Kementerian Perdagangan memutuskan melakukan impor beras. Beras diimpor dari Vietnam dan Thailand melalui Perum Bulog.
Enggartiasto menyebut beras akan masuk ke Indonesia sebelum panen raya pada Februari-Maret, atau pada Januari. "Saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan," katanya, Kamis malam, 11 Januari 2018.
Namun pihak Kementerian Pertanian justru mempertanyakan langkah Enggartiasto. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto menyebut stok beras nasional saat ini masih mencukupi kebutuhan nasional.
