Harga Beras Melonjak, Bulog Sulteng Gencarkan Operasi Pasar

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi beras Bulog/Badan Urusan Logistik. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi beras Bulog/Badan Urusan Logistik. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sulawesi Tengah (Perum Bulog Sulteng) selama sepekan terakhir ini menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga beras di pasaran.

    "Kami sudah melakukan operasi pasar khusus beras," kata Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sulawesi Tengah, Khozin, di Palu, Minggu, 14 Januari 2018.

    Ia mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga ketahanan stok dan harga beras di pasaran yang pada awal 2018 mengalami kenaikan.

    Baca juga: Miliki Stok Beras 9.000 Ribu Ton, Bulog Madiun Siap Operasi Pasar

    Pemerintah telah menginstruksikan Bulog di semua daerah, termasuk Sulteng, menggelar operasi pasar khusus beras karena harga kebutuhan tersebut cenderung naik.

    "Kami sudah laksanakan operasi pasar dimaksud di semua kabupaten dan kota di Sulteng dengan menggempur pasar tradisional menjalin kerjasama pedagang beras menjual beras yang ada di gudang Bulog," kata dia.

    Beras yang dijual Bulog di pasar-pasar adalah jenis medium yang banyak dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah. Harganya relatif murah dibanding beras yang selama ini dijual pedagang di pasar.

    Bulog menjual beras medium Rp 8.500 per kilogram, sedangkan di pasaran harga beras sejenis mencapai Rp 9.000-an per kilogram.

    Baca juga: Bulog Sebut Pasokan Beras di Banyumas Cukup

    Langkah ini sebagai upaya dan solusi tepat menjaga dan menekan gejolak harga beras di tingkat pengecer.

    Ia meminta semua Sub-Bulog di kabupaten di Sulteng untuk mendukung langkah pemerintah menstabilkan harga beras di pasaran yang rata-rata mengalami kenaikan karena dipicu belum tibanya panen raya.

    "Karena panen belum berlangsung, suplai beras ke pasar-pasar berkurang sementara permintaan masyarakat meningkat," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.