TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset negara. Pernyataan itu merespons polemik berkepanjangan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal pencuri ikan.
"Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja bisa dimanfaatkan bagi kita," kata Sri Mulyani usai acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu malam, 10 Januari 2018.
Baca: Selama Jadi Menteri, Susi Pudjiastuti Tenggelamkan 363 Kapal
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mendukung perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal bagaimana kapal-kapal asing tidak menyalahgunakan izin, trayek, dan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dilakukan sebagai langkah penegakan hukum untuk memberikan efek jera.
Perbedaan pendapat antara dua koleganya di kabinet itu, menurut Sri Mulyani, bisa dipertemukan. "Hal ini bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan, untuk kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya untuk menegakkan tata kelola yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Namun, menurut Sri Mulyani, kapal-kapal asing yang ditangkap karena melanggar hukum tidak bisa dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Tidak (dikelola LMAN), kalau dari LMAN biasanya kalau sudah melalui proses hukum. Kalau itu pengambilalihan secara paksa, masih ada suatu proses hukum yang harus dilalui."
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menyebutkan bahwa proses penyitaan aset negara harus melalui penetapan pengadilan. "Ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas dan dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mau diserahkan ke DJKN, dimusnahkan, atau dilelang," kata Isa mendukung pernyataan Menteri Sri Mulyani sebelumnya.
ANTARA
