BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar RI untuk Singapura I Ngurah Swajaya (kiri), Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto (dua dari kiri), dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (tiga dari kiri) seusai meneken kerja sama program perlindungan pekerja migran di Kantor KBRI Singapura, 9 Desember 2017.  TEMPO/Elik Susanto

    Duta Besar RI untuk Singapura I Ngurah Swajaya (kiri), Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto (dua dari kiri), dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (tiga dari kiri) seusai meneken kerja sama program perlindungan pekerja migran di Kantor KBRI Singapura, 9 Desember 2017. TEMPO/Elik Susanto

    TEMPO.CO, Singapura - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Agus Susanto menyatakan perusahaan yang dipimpinnya tak bisa membantu menambal defisit yang terdapat di BPJS Kesehatan. Meskipun sama-sama dibentuk dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, keduanya memiliki peran berbeda.

    "Kami juga tidak bisa, misalkan menempatkan investasinya untuk membantu menutup defisit BPJS Kesehatan, karena investasi kami sudah diatur peraturan pemerintah," ujar Agus, Sabtu, 9 Desember 2017. "Salah satu syaratnya adalah return yang maksimal."

    Baca: Ada Rumah Gratis dari BPJS Ketenagakerjaan, Begini Cara Meraihnya

    Meski begitu, menurut Agus, kedua instansi tersebut sudah memiliki kerja sama untuk menangani para pekerja yang sakit akibat proses kerja. Dalam nota kesepahaman kedua instansi tersebut, diharapkan pelayanan dapat diberikan terlebih dahulu kepada pasien dan nantinya ditanggung terlebih dahulu oleh BPJS Kesehatan.

    Apabila pekerja sakit akibat kecelakaan kerja sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan tim dokter independen, BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan biaya pengobatan itu. "Karena yang berhubungan dengan pekerja memang ada di kami (BPJS Ketenagakerjaan)," ucap Agus. Dia menyebut, dengan adanya nota kesepahaman itu, kondisi pasien yang tengah darurat dan perlu pertolongan akan dapat dilayani.

    BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 9 triliun karena besarnya iuran tidak sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Sementara itu, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan justru melampaui target tahunan menjadi Rp 305 triliun per November 2017.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.