Selasa, 20 Februari 2018

Gojek Terus Berekspansi, Nadiem Makarim: Kami Berencana Untuk IPO

Reporter:

Bisnis.com

Editor:

Anisa Luciana

Kamis, 7 Desember 2017 16:57 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gojek Terus Berekspansi, Nadiem Makarim: Kami Berencana Untuk IPO

    Pendiri dan CEO GO-JEK, Nadiem Makarim berpose di Kantor GO-JEK, Kemang, Jakarta, 1 Maret 2016. Setelah diluncurkan pada Januari 2015, aplikasi GO-JEK kini sudah diunduh lebih dari 11 juta kali. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Gojek Indonesia, perusahaan yang menawarkan jasa transportasi online, terus berekspansi, salah satunya adalah menjadi perusahaan publik.

    Chief Executive Officer (CEO) Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Year Ahead Asia Conference yang diselenggarakan Bloomberg pada Rabu, 6 Desember 2017. “Kami sedang memikirkan untuk IPO (initial public offering), semoga dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

    Selain itu, Gojek yang didukung oleh investor, termasuk KKR & Co dan Warburg Pincus LLC, akan melakukan ekspansi layanan pembayaran digital Go-Pay pada 2018 sebagai prioritas utama.

    Saat ini, Gojek mengaplikasikan penggunaan Go-Pay sebagai alat pembayaran sejumlah layanan yang ditawarkan, mulai dari layanan ojek online hingga pembelian tiket.

    Baca: Tiga Pengusaha Paling Bersinar Versi Forbes, Termasuk Bos Gojek

    Nadiem memaparkan, tujuan ekspansi Go-Pay bertujuan agar para pelanggannya dapat menggunakan Go-Pay untuk membayar berbagai macam barang dan jasa di luar cakupan layanan Gojek.

    "2018 akan menjadi tahun Go-Pay," katanya, seraya menambahkan bahwa fokusnya saat ini adalah untuk mencari mitra di Indonesia sehingga Go-Pay dapat diterima oleh pedagang online dan offline di seluruh negeri.

    Meskipun ada banyak persaingan dalam layanan pembayaran digital, Nadiem mengatakan bahwa Gojek adalah satu dari sedikit perusahaan teknologi yang telah mendapatkan lisensi e-money, yang memungkinkan perusahaan menyediakan layanan dompet digital di Indonesia.

    BISNIS


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2018, Ada 8 Provinsi Rawan Politik Identitas

    Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja, mengatakan ada 8 provinsi penyelenggara Pilkada 2018 yang dianggap rawan politik identitas.