TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Peluncuran ini sebagai wujud interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan terdapat setidaknya tiga sasaran utama implementasi GPN. Salah satunya adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang saling terkoneksi, interoperabilitas, dan mampu melaksakan proses transaksi yang mencakup otoritasi, kliring, dan setelmen secara domestik.
Baca juga: Gerbang Pembayaran Nasional Diluncurkan, Ini Harapan Agus Marto
Dengan sistem seperti itu, masyarakat akan lebih mudah saat melakukan transaksi. "Melalui GPN, masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun," kata dia di Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.
GPN juga bisa menekan biaya administrasi bulanan di bank, biaya transfer, hingga biaya cek saldo. Agus memastikan biaya transaksi itu akan lebih murah dari yang saat ini berlaku.
Baca Juga:
Industri pun akan diuntungkan dengan GPN. Merchant Discount Rate yang selama ini berada di kisaran 2-3 persen akan turun menjadi 1 persen dengan penerapan GPN.
Agus menuturkan ekosistem layanan yang seperti itu masih belum tersedia karena platform yang tersedia belum saling terhubung satu sama lain. Industri cenderung untuk membangun platform sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif atau hanya menerima instrumen yang diterbitkannya sendiri. Ilustrasi paling sederhana, menurut dia, adalah deretan mesin ATM di pusat perbelanjaan dan mesin EDC di kasir.
Tujuan lain implementasi GPN adalah meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Selain itu, GPN dapat meningkatkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional. Harapannya GPN dapat mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi, serta resiliensi sistem keuangan.
Agus menuturkan GPN juga dihadirkan sebagai tulang punggung untuk mendukung program pemerintah. "Termasuk di antaranya penyaluran bantuan sosial non tunai,elektronifikasi jalan tol, dan transportasi publik," kata dia. Program keuangan inklusif pun diharapkan bisa didorong program ini, termasuk pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik yang telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Roadmap E-Commerce.
