YLKI Ingin Dua Kementerian Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang Maskapai Garuda Indonesia tujuan Pontianak mengeluh atas terjadinya pembatalan penerbangan akibat landasan acu pesawat di Bandara Pontianak banjir. DICKY ZULFIKAR NAWAZAKI

    Calon penumpang Maskapai Garuda Indonesia tujuan Pontianak mengeluh atas terjadinya pembatalan penerbangan akibat landasan acu pesawat di Bandara Pontianak banjir. DICKY ZULFIKAR NAWAZAKI

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak memiliki manajemen tanggap darurat yang andal. Diketahui, jadwal penerbangan Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, mengalami keterlambatan.

    "Alasan bahwa delay itu faktor bencana meletusnya Gunung Agung terlalu simplistik," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 2 Desember 2017.

    Simak: Penerbangan Garuda Indonesia Kacau, Pengamat: Katanya Bintang 5 

    Menurut Tulus, jika alasan itu benar, mengapa maskapai lain tidak mengalami hal serupa. Ia juga beranggapan bahwa manajerial atau direksi Garuda terlambat mengantisipasi erupsi Gunung Agung atau gagal menerapkan tanggap darurat saat bencana. 

    Selain itu, banyak laporan dari konsumen bahwa Garuda Indonesia tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keterlambatan jadwal. "Akibatnya, konsumen merasa kesal," tutur Tulus.

    Tulus menuding Garuda Indonesia ingin menghindari tanggung jawab pemberian kompensasi kepada konsumen. "Dengan dalih bencana dan faktor cuaca," katanya.

    YLKI pun meminta regulator, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, memberikan teguran keras kepada manajemen Garuda Indonesia atas kejadian itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).