Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dikabarkan Jadi Dirjen Pajak, Ini Jawaban Robert Pakpahan

image-gnews
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Indonesia PPP Day 2016 di The Westin, Jakarta, 24 November 2016. Tempo/Angelina Anja
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Indonesia PPP Day 2016 di The Westin, Jakarta, 24 November 2016. Tempo/Angelina Anja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan enggan berkomentar soal namanya yang disebut-sebut bakal menjadi Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan Pajak Ken Dwijugiasteadi yang bakal memasuki masa pensiun pada 1 Desember mendatang.

"No comment. Itu kan ketetapan Presiden jadi enggak komentar ah," ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Rabu, 29 November 2017.

Simak: Calon Dirjen Pajak Dibahas di Rapat TPA Siang Ini

Robert enggan berkomentar lebih jauh mengenai kabar tersebut lantaran menurut dia belum ada keputusan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. "Orang belum ada keputusan," kata dia sambil tersenyum dan berlalu.

Sebelumnya beredar kabar, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyerahkan nama pengganti Ken kepada Presiden Joko Widodo, dan telah disetujui. Adapun nama yang dimaksud, kabarnya, adalah Robert Pakpahan. Namun saat dikonfirmasi, Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai kabar tersebut ketika dikonfirmasi. "Saya tidak berkomentar terhadap rumor," kata dia.

Dia juga tak mau berkomentar mengenai proses pemilihan Dirjen Pajak yang baru. Pemilihan pejabat baru bisa dilakukan melalui dua skema, yaitu penunjukan langsung dan seleksi. Namun dia mengatakan proses pemilihan dilaksanakan seperti biasa, yakni disampaikan kepada Presiden dan tes potensi akademik.

Menurut dia, pemerintah akan memberikan keterangan setelah Presiden menetapkan Dirjen Pajak yang baru. Keputusan Presiden nanti akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Waktu pensiun Ken Dwijugiasteadi sudah semakin dekat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menghadapi tenggat penerimaan menjelang akhir tahun. Sri Mulyani memastikan akan menjaga kinerja DJP agar tetap berfokus saat pergantian kepemimpinan. "Ini masa yang sangat kritis jadi kita terus berkoordinasi dengan pimpinan DJP," katanya.

Bantahan senada diungkapkan pihak Istana. Presiden Joko Widodo hingga kini belum menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, mengatakan hingga kini proses penggantian Dirjen Pajak yang baru belum dilakukan. "Tidak benar, sampai saat ini belum ada penunjukan Dirjen Pajak yang baru," kata Johan Budi saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 23 November.

Dia mengatakan proses untuk mengganti Ken Dwijugiasteadi sebagai Dirjen Pajak belum dilakukan. "Proses tim penilai akhir-nya masih belum dilakukan," kata Johan menambahkan.

Proses pengangkatan pejabat eselon I dilakukan melalui TPA. Tim ini di antaranya terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dihimpun dari berbagai sumber, Robert Pakpahan lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 1959. Sejak 2015, dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dia juga pernah menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada 2013-2015.

Robert Pakpahan menyelesaikan pendidikan diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1987. Dia melanjutkan, pendidikan tingkat doktoral pada bidang ekonomi di University of North Carolina, Chapel Hill, Amerika Serikat.

Seperti diketahui, Robert sebelumnya diberitakan akan menjadi Dirjen Pajak mulai 1 Desember 2017. Ini seiring dengan berakhirnya masa tugas Ken yang akan memasuki usia pensiun di awal Desember mendatang.

CAESAR AKBAR | VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

1 hari lalu

Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro,  seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Wahono Saputro, diperiksa untuk permintaan klarifikasi terkait harta kekayaan dalam LHKPN miliknya, yang telah dilaporkan ke KPK pada 7 Februari 2022 sebesar Rp.14,3 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.


Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

2 hari lalu

Indonesia dan Australia Memperluas Kemitraan di Bidang Pajak pada Senin, 22 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.


Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

2 hari lalu

Kejari Medan menahan mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo sebagai tersangka korupsi pengelolaan pengelolaan keuangan negara sebesar Rp8 miliar lebih pada 2018. Foto: TEMPO/Mei Leandha
Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.


Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

15 hari lalu

Restoran cepat saji Richeese Factory terkenal dengan ayam goreng pedas dengan tambahan saus kejunya. Ini profil pemilik Richeese Factory. Foto: Nabati Group
Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.


Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

16 hari lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.


Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

23 hari lalu

Kejaksaan Negeri Medan menahan mantan Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik Medan, Mangapul Bakara sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan negara sebesar Rp8 miliar lebih pada 2018. Foto: TEMPO/Mei Leandha
Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi


Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

24 hari lalu

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)
Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.


Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

25 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.


Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

25 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

Yustinus Prastowo mengatakan proses pemeriksaan saat restitusi pajak merupakan proses yang lazim sesuai standar dan prosedur pemeriksaan.


DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

26 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.