TEMPO.CO, BANDUNG — Bupati Subang Imas Aryumningsih meminta warganya dilibatkan dalam proyek Pelabuhan Patimban di wilayahnya. “Dengan adanya pelabuhan internasional, pertama warga bisa diterima bekerja di sana, kedua peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sana. Kamit idak mau jadi penonton. Mudah-mudahan kerjasama kami dengan pemerintah pusat dan Jepang sebagai investor, mudah-mudahan saling menguntungkan,” kata dia di Bandung, Senin, 13 November 2017.
Imas mengaku, sejumlah permitnaan sudah dilayangkan pada pemerintah pusat demi kepentingan warganya yang terdampak proyek tersebut. Untuk nelayan yang saat ini beroperasi di perairan Patimban, Subang meminta bantuan kapal.
Simak: Astratel Ingin Jadi Operator Pelabuhan Patimban
“Saya mohon nelayan dibantu dengan perahu besar, yang sesuai. Karena kalu sekarang dengan perahu GT3 dia bisa menghasilkan ikan karena (lautnya) dangkal. Kalua sudah menjadi pelabuhan internasional, apalagi sudah di rekalamsi, kapal itu sudah tidak sesuai. Tidak akan bisa dapat ikan karena perairannya sudah dalam,” kata dia.
Menurut Imas, jumlah nelayan yang berada di Patimban juga tidak banyak. “Hitungan kemarin antara 30-40 orang. Itu bisa digabung perahunya. Misalnya 5 orang nelayan dikasih 1 kapal. Kan ngambil ikan itu mereka bersama-sama,” kata dia.
Imas mengatakan, bagi warga yang saat ini mencari nafkah dengan mengolah tanah timbul yang banyak berada di pesisir Patimban itu juga sudah dijanjikan ganti untung hingga bantuan permodalan. “Mereka akan dipindahkan, ada yang ke Pusakajaya, ada juga yang masi di sana karena tanahnya masih luas,” kata dia.
Sementara bagi warga di Patimban yang saat ini mendapat penghasilan dari berjualan makanan, dimintanya agar tetap difasilitasi saat proyek pelabuhan Patimban mulai berjalan konstruksinya.
“Saya mohon untuk mereka diberi lahan, misalnya tetap bisa berdagang di sana dengan dialokasikan tempatnya, diseragamkan tendanya, dibantu. Karena jualannay tidak seberapa besar, mudah-mudahan mereka bisa lanjut. Maunya disesuaikan dengan pelabuhan seperti apa, misalnya ada tempat gudang, yang cocoknya saja agar mereka bisa tetap berjualan di situ,” kata Imas.
Imas mengatakan, pemerintah Subang juga berharap agar di peraian Subang di luar areal pelabuhan Patimban, nelayan diberikan pelabuhan kecil. “Pantai Subang ini kan sampai Blanakan. Saya pengen memgamankan pelabuhan internasinalnya dulu. Kalau pun nanti bisa, itu di Blanakan bisa dibikin pelabuahn kecil,” kata dia.
Imas mengatakan, proyek pembangunan pelabuhan Patimban saat ini masih menunggu proses pembebasan lahan. Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat diklaimnya tidak banyak, karena sebagian merupakan petani penggarap yang memanfaatkan lahan negara serta tanah timbul. “Insya Allah tidak ada kendala karena masyarakatnya sudah siap mau ganti untung. Tinggal nunggu uang saja, tinggal pembayaran,” kata dia.
Soal pembayaran pembebasan lahan ini, Imas mengaku belum tahu. “Kami sudah siap. Pendataan orang, tanah semua sudah siap. Tinggal nunggu uang itu dari Kementerian Perhubungan,” kata Imas.
Imas mengatakan, pelabuhan Patimban sebagian berada di daratan dengan luas sekitar 360 hektare. Konstruksi pelabuhan seluas 710 hektare itu, akan dibangun di atas lahan reklamasi seluas 350 hektare. “Reklamasi itu pasirnya dari pasir laut, di angkat untuk ngurug di situ. Tidak mendatangkan dari luar. Reklamasi belum mulai. Nunggu tanahnya harus dibebaskan dulu, masyarakat harus dibayar dulu,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku, belum mendapat kabar soal kelanjutan proyek pelabuhan Patimban itu. “Kalau tanya saya, belum ada kabar dari pusat. Tolong dorong saja pusat. Mudah-mudahan akhir tahun ini. Pembebasan lahan itu memerlukan Penlok (Penetapan Lokasi), dan itu sudah kita lakukan sejak Mei lalu,” kata dia, di Bandung, Senin, 13 November 2017.
AHMAD FIKRI
