TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menetapkan upah minimum provinsi Jakarta (UMP DKI).
"Hari ini kita sudah mendapatkan hasil survei KHL, kita akan ada pembicaraan secara intensif dengan semua pemangku kepentingan dalam proses keterbukaan," kata Sandiaga di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2017, seusai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Baca juga: Buruh Ancam Demo Balai Kota Tuntut UMP Naik US$ 50
Rencananya pada Selasa, 31 Oktober 2017, akan dilaksanakan rapat final dari Dewan Pengupahan dengan menggunakan data-data baru yang dimiliki.
"Kami terus berkomunikasi, kami yakin prosesnya akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman pekerja dan juga kondusifnya dunia usaha," kata Sandiaga.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penetapan UMP dan nilai KHL, yang hari ini akan disampaikan.
UMP DKI 2017, yang diteken Gubernur Ahok, besarnya Rp 3,35 juta. Saat itu, buruh menuntut UMP DKI Rp 3,8 juta. Tahun ini, buruh menuntut UMP DKI 2018 dinaikkan US$ 50.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan UMP DKI akan diumumkan oleh Wagub DKI Jakarta karena sudah mendekati deadline. "Kita sedang melakukan review dipimpin oleh pak Wagub, di mana seluruh prosesnya dan alhamdulillah kali ini semua pembicaraan dilakukan secara terbuka dengan pihak pekerja dengan pihak lain, termasuk dengan pemerintah pusat kita sinkronisasi," kata Anies.
