Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isu Ribuan Karyawan RAPP Di-PHK, Sebetulnya Apa yang Terjadi?

image-gnews
Sejumlah truk pengangkut kayu Akasia masih melintas di areal HTI PT RAPP di Pelalawan, Riau, Jumat,20 Oktober 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale
Sejumlah truk pengangkut kayu Akasia masih melintas di areal HTI PT RAPP di Pelalawan, Riau, Jumat,20 Oktober 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale
Iklan

TEMPO.CO, Pelalawan - Jalanan di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menjadi lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, kerap dilalui kendaraan pengangkut kayu saat disambangi Tempo pada Jumat, 20 Oktober 2017. Truk-truk itu membawa kayu akasia ke pabrik Estate Pelalawan untuk diproses menjadi pulp alias bubur kertas.

Dibanding jalan lintasnya yang ramai oleh truk, sejumlah lahan sisa penebangan, termasuk lokasi penanaman kembali justru nihil aktivitas. Puluhan kapal tongkang mini hanya bertengger di kanal yang mengelilingi lahan tanah gambut tersebut. Setiap tongkang sehari-harinya digunakan untuk memindahkan 4-5 ton kayu akasia dari lahan tumbuhnya menuju truk.

Baca: Menteri Siti Nurbaya Minta RAPP Taati Aturan

Di tepi kanal, banyak didirikan pendopo kayu sebagai lokasi istirahat para pekerja ladang penghasil kertas tersebut. "Sudah 3-4 hari terakhir kita kosong kegiatan," ujar seorang pekerja pengangkut kayu yang tak ingin disebut namanya pada Tempo, Jumat petang, 20 Oktober 2017.

Pekerja itu mengaku tak tahu menahu soal penghentian operasional oleh RAPP. Namun, pekerja tersebut membenarkan adanya arahan dari manajemen korporasi untuk menyetop produksi hingga waktu yang belum ditentukan.

Langkah RAPP itu menyusul peringatan keras dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melarang RAPP menanam kembali akasia dan eukaliptus di ekosistem lindung gambut.

Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto mengenai Pemanfaatan Hasil Kayu HTI periode 2010-2019 kemudian juga dibatalkan. "Katanya malah mau pindah (lokasi tanam kembali). Tapi, tak tahu bagaimana itu pindahnya, kami tunggu aja dulu," kata pekerja itu menambahkan.

Divisi pembibitan di pabrik RAPP pun tampak sepi pekerja, meski alat pengairan masih menyala. Salah satu penanggung jawab divisi tersebut, Chosa, menyebut pihaknya hanya mengairi pembibitan yang sudah berlangsung sebelum pembatalan RKU RAPP, pada 17 Oktober 2017. "Tak ada produksi per hari ini (20 Oktober 2017). Sejak 3 hari lalu juga produksi dikurangi ke 30-40 persen. Pengurangan dulu, hari ini total (berhenti)," tutur Chosa.

Chosa tak menampik adanya kabar pembekuan izin produksi perusahaan. Pemberitahuan dari manajemen RAPP pun disampaikan pada karyawan, namun tak secara tertulis. "Yang pasti stop produksi. Anggota kami sempat bertanya. Tapi sepanjang saya tahu, karena bibit kami tak sediakan lagi, penanaman berhenti."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Truk pengangkut yang hilir mudik itu pun, kata Chosa, hanya menyelesaikan pemindahan kayu akasia ke pabrik. Adapun proses di pabrik dilanjutkan sementara dengan sisa stok 300 ribu ton.

Soal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar meminta RAPP agar menaati aturan seperti layaknya perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut lainnya.

Menteri Siti menyayangkan upaya pemerintah menertibkan RAPP agar taat aturan justru berkembang menjadi isu pencabutan izin yang mengakibatkan munculnya keresahan di masyarakat. Dalam keterangan sebelumnya RAPP menyebutkan ribuan karyawannya terancam diputus hubungan kerjanya (di-PHK) karena KLHK membatalkan izin operasi. Baca: KLHK Batalkan izin Operasi, 4.600 Karyawan RAPP Terancam Di-PHK

Sebab, kata Siti Nurbaya, meski RKU RAPP, bukan berarti KLHK mencabut izin secara keseluruhan. "Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan izin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya," tuturnya.

Menurut Siti, yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. "Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut, jadi tidak ada masalah harusnya," kata Siti Nurbaya.

Jika benar RAPP sayang pada rakyat, menurut Siti Nurbaya, perusahaan harus patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah. "Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah."

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tiga Jurnalis Gugat MNC gara-gara PHK Sepihak

5 jam lalu

Gedung MNC Tower Jakarta. Dok. TEMPO/Jacky Rahmansyah
Tiga Jurnalis Gugat MNC gara-gara PHK Sepihak

Tiga jurnalis menggugat PT MNC Okezone Network dan PT iNews Digital Indonesia karena PHK sepihak.


Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

13 jam lalu

Pekerja mengatur benang-benang untuk corak di mesin tenun sebuah pabrik kain sarung di Kampung Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 Maret 2024. Utilitas industri tekstil kecil dan menengah akan sangat terbantu setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi impor tekstil dan produk tekstil. TEMPO/Prima mulia
Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

Direktr API, Danang Girindrawardana, menyebut Ombudsman seharusnya peka dan berinisiatif menginvestigasi aturan impor yang merugikan industri tekstil.


Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

1 hari lalu

Danang Girindrawardana (kiri). TEMPO/Tony Hartawan
Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa penyebab bangkrutnya industri tekstil dalam negeri adalah pelonggaran impor oleh Kemendag.


Ramai Dikabarkan PHK Besar-Besaran, GOTO Jelaskan Duduk Persoalan ke BEI

3 hari lalu

Mitra layanan ojek daring Gojek menunjukkan logo merger perusahaan Gojek dan Tokopedia yang beredar di media sosial di shelter penumpang Stasiun Kereta Api Sudirman, Jakarta, Jumat 28 Mei 2021. Sejumlah mitra pengemudi Gojek berharap mergernya dua perusahan startup Gojek dan Tokopedia memberikan dampak positif bagi kalangan mitra dengan meningkatnya bonus dan insentif karena penggabungan tersebut telah meningkatkan nilai atau valuasi perusahaan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ramai Dikabarkan PHK Besar-Besaran, GOTO Jelaskan Duduk Persoalan ke BEI

Manajemen GoTo menjelaskan duduk persoalan ke otoritas BEI perihal ramai pemberitaan soal PHK yang dilakukan perseroan.


Jumlah Kurban Diperkirakan Berkurang, Pendapatan Kelas Menengah Menurun

8 hari lalu

Anak-anak melintas di depan hewan kurban yang dijual di atas trotoar di kawasan Johar Baru, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Kurangnya pengawasan dan penataan dari pihak terkait menyebabkan kawasan tersebut menjadi kotor dan menjadi sumber kemacetan di kawasan tersebut. TEMPO/Subekti.
Jumlah Kurban Diperkirakan Berkurang, Pendapatan Kelas Menengah Menurun

Riset Institute for Demographic and Poverty Studies memperkirakan jumlah orang yang berkurban tahun ini menurun karena pendapatan kelas menengah turun


Soleh Solihun Minta Jokowi Batalkan Tapera, Curhat Soal Gaji UMR dan Potensi PHK

11 hari lalu

Sutradara Soleh Solihun saat konferensi pers film Harta Tahta Raisa di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, 30 Mei 2024. Film Harta Tahta Raisa menyoroti perjalanan karier Raisa di industri musik Indonesia, yang dimulai dari kafe ke kafe hingga sukses menggelar konser solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bertajuk Raisa Live in Concert GBK pada 25 Februari 2023 lalu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Soleh Solihun Minta Jokowi Batalkan Tapera, Curhat Soal Gaji UMR dan Potensi PHK

Soleh Solihun membuat video yang ditujukan kepada Jokowi untuk meminta supaya kebijakan Tapera dibatalkan karena bisa merugikan banyak orang.


Pendaftaran Prakerja Gelombang 69 Diperpanjang Hingga Hari Ini Pukul 23.59

11 hari lalu

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA
Pendaftaran Prakerja Gelombang 69 Diperpanjang Hingga Hari Ini Pukul 23.59

Pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang 69 diperpanjang hingga hari ini, Rabu, 5 Juni 2024 pukul 23.59 WIB.


Terkini: Tol PIK 2 Hubungkan Kawasan Segi Tiga Emas Tangerang, Gaji UMR Jakarta Rp 5 Juta Bisa Beli Rumah dari Tapera?

17 hari lalu

PIK 2. pik2.com
Terkini: Tol PIK 2 Hubungkan Kawasan Segi Tiga Emas Tangerang, Gaji UMR Jakarta Rp 5 Juta Bisa Beli Rumah dari Tapera?

Pembangunan jalan Tol PIK 2 menghubungkan Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja (Kataraja) sepanjang 38,6 kilometer.


Marak PHK di Mana-mana, Pemerintah Justru Tarik Uang Pekerja Lewat Tapera

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Marak PHK di Mana-mana, Pemerintah Justru Tarik Uang Pekerja Lewat Tapera

Di tengah banyaknya PHK massal, pemerintah akan menarik uang pekerja lewat Tapera.


Asosiasi Serikat Pekerja Ragu dengan Klaim Manfaat Potong Gaji untuk Tapera: Hanya Memperburuk Ekonomi

18 hari lalu

Seorang ASN melintas di depan proyek rumah susun TOD, di Stasiun Rawa Buntu, Seprong, Tangerang Selatan, Banten, 16 Juni 2021. BP Tapera berkolaborasi dengan Perum Perumnas dan Bank Tabungan Negara, guna memudahkan warga masyarakat, dan ASN pada khususnya untuk memilik rumah. Tempo/Jati Mahatmaji
Asosiasi Serikat Pekerja Ragu dengan Klaim Manfaat Potong Gaji untuk Tapera: Hanya Memperburuk Ekonomi

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirah sangsi dengan kebijakan potong upahh pekerja swasta untuk Tapera.